Peraturan Daerah TTS Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Ternah dan Produk Hewan

oleh -2.7K views

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LALU LINTAS TERNAK DAN PRODUK HEWAN.

BAB   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal   1

  1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
  4. Petugas adalah Pegawai yang diberikan wewenang oleh Pejabat untuk melakukan pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan di lapangan.
  5. Kepala Desa/Lurah adalah kepala Pemerintahan di desa/kelurahan.
  6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
  9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
  10. Ternak bibit adalah ternak yang khusus dipelihara untuk peternakan lanjutan dengan tujuan utama produksi anak.
  11. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
  12. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas.
  13. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, cacat tetap dan tidak produktif lagi.
  14. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi.
  15. Ternak Unggas adalah setiap jenis ternak yang dimanfaatkan untuk pangan dan hewan kesayangan berupa ayam, bebek, angsa, kalkun belibis dan semua jenis burung.
  16. Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemasukan, pengeluaran dan perlintasan ternak dan/atau produk hewan.
  17. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
  18. Badan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk bekerja guna mencapai tujuan bisnis.
  19. Pelayanan Ijin Pengeluaran Ternak dan/atau Bahan Asal Hewan adalah segala kegiatan pelayanan ijin pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak.
  20. Surat Rekomendasi Ternak dan Produk Hewan adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Dinas yang memuat tentang Kesehatan ternak, identitas ternak, jumlah ternak, jenis dan jumlah produk hewan.
  21. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat hasil pemeriksaan kesehatan ternak, identitas ternak dan produk hewan;
  22. Surat Rekomendasi Pemasukan Ternak dan Produk Hewan adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai akibat akan masuknya ternak dan produk hewan dari luar daerah/pulau ke dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  23. Holding Ground adalah tempat penampungan sementara untuk pemeriksaan secara teknis ternak dan produk hewan.
  24. Pemeriksaan adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dan/atau Bahan Asal Hewan dari dan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh petugas yang ditunjuk.
  25. Pengawasan adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau bahan asal ternak dari dan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan.

 

BAB   II

PERSYARATAN LALU LINTAS TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal   2

Ketentuan dan persyaratan ternak dan produk hewan yang dikeluarkan dari Daerah meliputi jenis ternak, asal,  jumlah, jenis kelamin, kondisi kesehatan ternak dan produk hewan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal   3

  • Setiap badan usaha atau perorangan yang mengeluarkan ternak dan produk hewan dari daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi lalu lintas ternak dan produk hewan dari Kepala Dinas.
  • untuk memperoleh surat rekomendasi lalu lintas ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha wajib memiliki Persyaratan administrasi sebagai berikut:
  1. akta pendirian perusahaan;
  2. surat ijin usaha perdagangan (SIUP);
  3. surat ijin tempat usaha (SITU);
  4. nomor peserta wajib pajak badan usaha;
  5. kartu tanda penduduk pimpinan badan usaha;
  6. surat permohonan;
  7. kartu identitas kepemilikn ternak; dan
  8. surat keterangan kesehatan hewan.

 

  • Untuk memperoleh surat rekomendasi lalu lintas ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perorangan wajib memiliki persyaratan administrasi sebagai berikut:
  1. kartu tanda penduduk;
  2. surat permohonan;
  3. kartu identitas kepemilikn ternak; dan
  4. surat keterangan kesehatan hewan.

 

BAB   III

PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 4

  • Setiap badan usaha atau perorangan yang memasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar Daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi lalu lintas Ternak dan Produk Hewan dari Kepala Dinas.
  • Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha wajib melampirkan persyaratan wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  1. akta pendirian perusahaan;
  2. surat ijin usaha perdagangan (SIUP);
  3. surat ijin tempat usaha (SITU);
  4. nomor peserta wajib pajak badan usaha;
  5. kartu tanda penduduk pimpinan badan usaha;
  6. surat permohonan; dan
  7. surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal.
  • Untuk memperoleh surat rekomendasi lalu lintas ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perorangan wajib memiliki persyaratan administrasi sebagai berikut:
  1. kartu tanda penduduk;
  2. surat permohonan; dan
  3. surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal.

 

Pasal   5

  • Badan usaha/perorangan wajib mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak dan produk hewan ke Dinas;
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaran dan pemasukan ternak dan produk hewan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB  IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal   6

  • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan dilakukan oleh Bupati.
  • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan Hewan dan perangkat Daerah lainnya;

(3)  Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:

  1. mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya;
  2. memeriksa ternak dan produk hewan, surat–surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
  3. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalulintas ternak dan produk hewan.

(4)  Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat Daerah dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan  pengeluaran dan  pemasukan yang melintasi dalam daerah.

 

BAB   V

LARANGAN

Pasal  7

  • Setiap badan usaha/perorangan yang akan mengeluarkan ternak dan produk hewan dilarang:
  1. melakukan lalu lintas ternak dan produk hewan tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang ditunjuk;
  2. melakukan pengeluaran ternak betina produktif, kecuali untuk keperluan khusus.
  3. melakukan pengeluaran ternak bibit dan/atau ternak betina non-produktif tanpa adanya Rekomendasi Kepala Dinas;
  4. melintasi atau melewati daerah tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;
  5. melakukan pengeluaran, pemasukan ternak dan produk hewan diluar pelabuhan resmi yang tersedia fasilitas Pos Karantina Hewan;

 

  1. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa dari holding ground walaupun  telah memiliki surat izin; dan
  2. mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di holding ground, sampai dikeluarkannya surat izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.
  • Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
    1. penelitian;
    2. pemuliaan;
    3. keperluan agama; dan
    4. keperluan adat istiadat.
BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal   9

(1).  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam         undang–undang hukum acara pidana yang berlaku.

(2).  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

  1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini;
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini;
  4. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini;
  5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini;

 

 

  1. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  2. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini;
  3. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  4. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3).  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB   VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  10

(1). Setiap orang dan/atau badan usaha yang  dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB   VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Kartu Identitas Kepemilikan Ternak sudah mulai diproses tetapi  belum selesai disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal   ……………..  2017

BUPATI   TIMOR TENGAH SELATAN

 

 

 

PAULUS  V. R. MELLA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *