Ini Quota & HET Pupuk Subsidi Untuk Kabupaten TTS

oleh -1.5K views
Kota SoE,Fakta TTS-Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dinas pertanian pada awal Januari 2018 lalu telah menetapkan jumlah atau quota alokasi pupuk subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya untuk sektor pertanian bagi 22 kabupaten/Kota di provinsi NTT dengan keputusan kepala dinas Pertanian provinsi NTT nomor 521.3/PSP/24/I/2018 tanggal 3 Januari 2018.
Untuk kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dari penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti  kepala dinas Tanaman Pangan Holtilultura dan Perkebunan (TPHP) kabupaten TTS dengan keputusan nomor:DIN.TPHP.11.A.04.1/0008/2018 tentang penetapan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2018.
Berdasarkan keputusan tersebut kata Otniel Neonane, kadis TPHP kabupaten TTS, quota alokasi pupuk subsidi untuk kabupaten TTS tahun 2018 yakni untuk pupuk Urea 931,66 ton, SP36 657,02 ton, ZA 58,40 ton, NPK.929,93 ton dan organik 107,60 ton.
Sementara HET untuk masing-masing jenis pupuk yakni untuk pupuk urea Rp 1.800/kilogram (kg), SP36 Rp 2.000/kg, ZA Rp 1.400/kg, NPK.Rp 2.300 dan Pupuk organik sebesar Rp 500/kg.
Dikatakan penetapan quota alokasi pupuk subsidi tersebut berdasarkan usulan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari sekitar 1.500 kelompok tani di kabupaten TTS. Alokasi tersebut bisa bertambah jika dalam pelaksanaan pengelolaan lahan oleh petani ada penambahan luas lahan. “Quota yang ada berdasarkan usulan RDKK dari petani dengan hitungan 200 kilogram/hektare. Kalau nanti ada penambahan lahan petani bisa ajukan permintaan tambahan ke dinas baru kita proses permintaan tambahannya ke provinsi,”katanya.
Alokasi pupuk subsidi tersebut bisa dibeli petani di lima pengecer di kabupaten TTS yang ditentukan pemerintah yakni toko Comodor, Sumber Tani dan CV. Fraven di Kota SoE dan Tifani jaya di kecamatan Batu  putih dan toko Sederhana di Linamnutu.
Neonane mengingatkan agar pengecer pupuk subsidi tidak menjual diatas HET karena ada sanksi keras terhadap pengecer yang menjual diatas HET. Ia juga mengingatkan agar pelayanan pembelian pupuk subsidi oleh pengecer disesuaikan dengan RDKK kelompok yang sebelumnya juga telah diketahui oleh pengecer. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli pembelian pupuk subsidi oleh kelompok tani tertentu untuk maksud tertentu yang efeknya bisa membuat kelompok tani lain kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. “Pembelian harus sesuai RDKK, diluar itu tidak bisa dilayani. Jadi petani yang tidak masuk dalam kelompok tani tidak bisa dilayani dengan pupuk subsidi. Pupuk yang bukan subsidi harga perkilogramnya Rp 7.000 tapi itu bukan urusan kita,”kata Neonane yang menjamin tidak akan ada permainan pupuk subsidi ditingkat pengecer dan petani karena pendistribusian pupuk subsidi dari tingkar distributor di Kupang hingga petani di desa diawasi ketat oleh pemerintah dan aparat keamanan.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *