Kasatlantas Ketemu Ketua Organda TTS, Perda Ojek Mencuat

oleh -1.3K views
Kota SoE,Fakta TTS-Rencana revisi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas di pemerintah pusat direspon Polres Timor Tengah Selatan (TTS). Lewat Satuan Lalu Lintas. (Satlantas) Polres TTS kemudian turun lapangan untuk menghimpun saran pendapat dari berbagai kalangan masyarakat di kabupaten TTS terkait rencana revisi yang salah satu poin sorotonnya adalah soal melegalkan angkutan umum jenis Gojek atau angkutan umum roda dua lainnya.
Organisasi angkutan darat (organda) kabupaten TTS adalah salah satu unsur yang ditemui satlantas Polres TTS.
Senin (16/4/2018) pagi kasatlantas Polres TTS, Wastoro bersama Ferdy, salah satu anggotanya bertemu ketua Organda kabupaten TTS, Ruba Banunaek.
Dalam pertemuan ini mencuat wacana perlunya pembentukan peraturan daerah (perda) untuk mengatur angkutan umum roda dua yang kini marak di kabupaten TTS namun belum dinyatakan sebagai angkutan resmi namun punya manfaat besar dalam menjawab kebutuhan jasa angkutan masyarakat di kabupaten TTS.
“dalam revisi UU 22 tahun 2009 itu angkutan Gojek di Jakarta mau dilegalkan artinya ini berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Namun kondisi disini tidak sama dengan Jakarta. Untuk itu kita kesini mau himpun pendapat, saran, masukan dari Organda,”kata Wastoro.
Menanggapi itu Ruba Banunaek berpendapat suatu aturan dibentuk untuk mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat namun soal gojek ini tidak semua wilayah dihadapkan dengan masalah ini. Kalau Gojek dilegalkan lewat revisi UU tersebut maka itu akan berlaku umum sementara di kabupaten TTS tidak ada Gojek yang ada hanya ojek sepeda motor yang mengangkut satu penumpang. Ojek sepeda motor ini diakuu Ruba sangat membantu masyarakat karena operasionalnya bisa 24 jam dan masuk sampai ke titik-titik yang tidak dijangkau angkutan umum legal. Selain itu Ojek ini juga menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat.
Sehingga menurut anggota DPRD fraksi Golkar ini, perlu adanya aturan tersendiri yang dibuat pemerintah di daerah untuk melegalkan jenis angkutan umum baru tersebut.
Ia menambahkan namun untuk membuat perda tersebut perlu adanya ruang dalam UU lalulintas yang bisa dipakai sebagai rujukan perda tersebut.
“Jadi menurut saya dalam revisi UU 22 tahun 2009 itu baiknya ada pasal yang memberi ruang untuk daerah buat perda sendiri untuk legalkan angkutan roda dua ini. Karena di kabupaten TTS, ojek ini sangat membantu masyarakat dan jadi mata pencarian sebagian masyarakat,”katanya.
Kasat Wastoro mengatakan sependapat dengan itu. “Ia jadi baiknya pemda sendiri yang diberi ruang untuk atur soal angkutan jenis ini karena Gojek ada di Jakarta dan daerah lain tapi disini tidak ada, hanya ada yang sejenis gojek itu yang beroperasi sampai ke wilayah yang tidak dilayani angkutan umum,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *