Bank NTT SoE Tepis Isu Kas Kosong, Dana Daerah Disimpan di Bank Lain?

oleh -1.4K views
Kota SoE, Fakta TTS-Awal  Januari 2019 Bank NTT cabang SoE kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) diterpa rumor mengalami kekosongan kas sehingga tak mampu melayani sejumlah permintaan pencairan dana pemerintah daerah (Pemda) TTS pada akhir-akhir tahun 2018 kemarin.
Rumor ini cukup mengganggu manajemen  bank NTT cabang SoE yang kemudian menyampaikan klarifikasi  kepada publik melalui media massa terkait rumor itu.
Kepala bank NTT cabang SoE, Melkias Benu kepada wartawan diruang kerjanya Rabu (16/1/2019)  mengatakan kondisi keuangan di khas Bank NTT cabang SoE pada akhir tahun 2018 lalu lebih dari cukup untuk melayani seluruh permintaan pencairan uang.
Yang menjadi persoalan akhir tahun 2018 itu kata Melkias adalah rekening kas Pemda TTS di bank NTT cabang SoE yang minim atau tak mencukupi untuk menjawab permintaan pencairan dana yang masuk.
Saat itu kata Melkias, pihaknya berkoordinasi dengan Pemda TTS untuk mengatasi persoalan itu dan kemudian Pemda TTS  meminta BRI cabang SoE untuk mentransfer Rp 25 miliar untuk menjawab permintaan pencairan dana. Transfer tersebut terjadi 21 Desember 2018 untuk tahap pertama Rp 20 miliar dan kedua Rp 5 miliar.
“BRI trasnfer pertama taggal 21 Desember Rp 20 miliar kemudian kembali mentransfer Rp 5 miliar ke rekening khas Pemda TTS atas permintaan Dinas PKAD. Jadi jangan diplesetkan bahwa Bank NTT yang tidak punya uang di kas. Tetapi rilnya adalah rekening khas Pemda TTS yang minus, sehingga kami tidak bisa menjawab permintaan pencairan keuangan daerah yang masuk, sehingga kami berkoordinasi dengan Pemda TTS. Pada akhir tahun 2018 itu, uang di kas kami sangat cukup untuk menjawab seluruh permintaan pencairan yang masuk,” tegas Melki.
Diakui kalau persoalan kekurangan dana pada rekening kas Pemda TTS di bank NTT sudah seringkali terjadi pada akhir tahun disaat SP2D (Surat Permohonan Pencairan Dana) yang biasanya membludak pada minggu ke tiga dan ke empat bulan Desember.
Kondisi itu tambah Melkias tidak hanya berdampak pada kondisi fisik keuangan pada rekening kas Pemda TTS di Bank NTT, melainkan pihak Bank NTT pun terpaksa harus bekerja ekstra diluar waktu kerja normal.
Pihaknya berharap kondisi yang terjadi itu menjadi bahan evaluasi bersama sehingga ke depan tidak lagi kembali terjadi. “Kalau bisa pengajuan SP2D dimulai bulan September sampai November, sehingga tidak membludak di bulan Desember, kalau seperti itu saya yakin tidak mengganggu saldo kas Pemda TTS yang ada di Bank NTT,”kata Melkias yang akrab disapa Melben ini.
Ia menambahkan dengan status sebagai bank pemegang kas daerah, Pemda TTS sesungguhnya mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari Bank NTT dalam bentuk deviden, jasa giro dan bunga deposito.
Pada tahun 2017 lalu nilai deviden yang diperoleh Pemda TTS dari dana Pemda TTS yang disimpan di Bank NTT mencapai  Rp 9,6 miliar. Angka itu belum termasuk jasa giro dan bunga deposito. “Jadi jika ditotalkan, tahun 2017 Pemda TTS mendapat keuntungan dari dana daerah yang disimpan di Bank NTT itu balasan miliar rupiah dari deviden, jasa giro dan bunga deposito,”katanya.
Untuk tahun 2018 keuntungan Pemda TTS baru akan diketahui setelah RUPS. “saya yakin deviden, jasa giro dan bunga diposito tahun 2018 yang diperoleh pemda TTS diatas sepuluh miliar,”kata Melben.
Terkait kondisi kekosongan kas pemda TTS di Bank NTT yang sering minim di akhir tahun, Anggota DPRD TTS, Ruba Banunaek mengatakan hal itu karena ketidaktaatan  pemda TTS dalam mengelola keuangan daerah. Pemda TTS belum menerapkan Sistim rekening tunggal Treasury Single Account (TSA).
Ini kata Ruba terbukti dalam dokumen LHP BPK RI pada tahun 2015 lalu yang mana BPK menemukan adanya sejumlah anggaran Pemda TTS yang tersebar di sejumlah bank seperti Bank BRI, BNI dan juga Bank Mandiri.
Penyimpanan dana di bank lain diluar bank yang ditunjuk sebagai bank pemegang kas daerah ini setahu Ruba belum dimuat dalam perjanjian kerja sama sesuai peraturan pemerintah tentang pengelolaan uang negara/daerah. “Penunjukan bank umum tempat penyimpanan uang daerah harus dimuat dalam perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank umum yang  bersangkutan. Temuan tersebut yang perlu ditindak lanjuti, sehingga kedepan tidak ada lagi persoalan keuangan daerah. Masa bank NTT yang ditunjuk secara regulasi untuk mengelola uang daerah, hanya dijadikan juru bayar. Karena uang simpan di bank lain, nanti kalau uang tidak ada baru minta bank lain transfer untuk Bank NTT bayar. Ini yang harus disikapi bersama, agar benar-benar Pemda TTS taat aturan, perlu ada pembenahan,” tegas Ruba. (Jmb)
________________
Foto : Melkias Benu, kepala bank NTT cabang SoE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *