BSPS di Pene Selatan, Warga Kecewa, Ada Penerima Sudah Berumah Layak Huni

oleh -1.1K views

Kota SoE,fakta-tts.com – Dua Warga desa Pene selatan kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi NTT, Neno Boimau dan Presto Kause, Selasa (23/7/2017) mendatangi Kejari TTS. Mereka mempertanyakan laporan mereka ke Kejari TTS Mei 2019 lalu soal  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2019 dari Kementerian PUPR yang disalurkan melalui dinas PRKP kabupaten TTS.

Kepada fakta-tts.com, usai bertemu kasie Intel Kejari TTS, Mourits Kolobani,SH, Neno dan Presto mengatakan mereka mengadukan itu ke Kejari TTS karena kecewa dengan fakta yang terjadi di lapangan soal penerima bantuan. Dari 11 penerima kebanyakan sudah memiliki rumah layak huni. “Warga yang rumahnya sudah mau roboh tidak dapat bantuan itu namun warga yang punya rumah semi permanen dan permanen justeru dapat. Mereka yang dapat bantuan rumah itu kebanyakan keluarga dari kepala desa dan kaur desa, saya lihat ada unsur KKN didalam penentuan penerima rumah bantuan itu,”kata Neno.
Neno mencontohkan, salah satu penerima yang dianggap tak layak mendapat bantuan tersebut adalah Ovir Boimau, adik kepala desa Pace Boimau.  Ovir kata Neno sudah memiliki rumah permanen yang belum diplester namun yang bersangkutan dapat juga bantuan material rumah dari program BSPS itu.
Neno Boimau juga menyebut nama Deblas Bana adiknya kaur pemerintahan Imanuel Bana di dusun 1 yang memiliki rumah semi permanen, Bertha Taneofeto, di dusun 3 yang sudah memiliki rumah semi permanen namun dapat bantuan lagi di dusun 1. Di sebut juga Aleksander Benu yang memilki rumah semi permanen dan punya kios di dusun 2, Misraim Nenotek rumah semi permanen di dusun 2 yang adalah keponakan kaur pembangunan Eben Sabina dan  Nimrot Biaf ketua RW 02 yang memiliki rumah semi permanen.
“Herannya rumah Marthinus Nenotek di dusun 2 yang sudah mau jatuh tidak dapat. Saat survei mereka survei rumah yang kondisinya tidak layak tapi kenyataan yang dapat yang rumahnya layak,”kata Neno yang menunjukan foto sejumlah rumah permanen, semi permanen dan rumah warga yang tak layak huni.
Kasie Intel Mourits mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan warga itu dengan meminta klarifikasi dari PPK program BSPS di dinas PRKP kabuapaten TTS.
El Djukambani, PPK BSPS kabupaten TTS lewat telepon menjelaskan ada sejumlah syarat yang disyaratkan kementerian dalam penentuan penerima bantuan BSPS tersebut. Salah satunya, kondisi rumah yang tidak layak huni dan calon penerima harus memiliki data administrasi kependudukan yang jelas. Calon penerima juga harus siapkan material lain secara swadaya.”selain kondisi rumah yang tidak layak huni, kelengkapan administrasi kependudukan dan penyediaan nilai swadaya (dibuktikan dengan material swadaya yang tersedia) juga jadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima,”kata.
Ia menambahkan jika penerima sudah memiliki rumah maka rumah yang sebelumnya dihilangkan dari data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena aturan program dari DAK tersebut adalah pembangunan rumah baru. Satu unit rumah kata El Djukambani bernilai Rp 35 juta.
Pergantian nama Calon penerima bantuan kata Djukambani bisa terjadi karena calon penerima sebelumnya tidak sanggup berswadaya dan ada pula yg tidak penuhi syarat administrasi (KTP/KK).
Pihaknya akan turun ke lokasi untuk mengkroscek pelaksanaan program yang sementara berjalan tersebut
Dikutip dari detik.com Penerima bantuan program rumah swadaya atau BSPS ini telah diatur di Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen PERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Setiap penerima BSPS ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Rumah Swadaya (PPK-BRS) wilayah atas dasar usulan yang telah dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi (KTP, kepemilikan lahan/tanah, keterangan penghasilan, dan lain-lain),” ujar Direktur Rumah Swadaya, Hardi Simamora, di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Berikut kriteria keluarga yang berhak mendapatkan BSPS:

1. WNI
2. MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan penghasilan dibawah UMR
3. Sudah Berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
6. Belum pernah menerima bantuan perumahan daru pemerintah
7. Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan :
– memiliki tabungan bahan bangunan
– Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
– Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
– Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS
8. Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS
9. Dapat bekerja secara berkelompok. (Jmb)

___________________________

Foto: Neno Boimau menunjukan foto rumah warga yang tak layak huni namun tidak dapat bantuan dengan rumah warga yang permanen yang mendapat bantuan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *