Buka Pasar Desa, Danai Posko Covid-19 Untuk Kawal Pasar

oleh -3.5K views

Kota SoE, fakta-tts.com – Wakil bupati TTS, Jhony Army Konay,SH berpendapat kebijakan penutupan pasar mingguan di desa oleh pemkab Timor Tengah Selatan (TTS),NTT, Sejak akhir Maret lalu sudah saatnya ditinjau kembali. Ini setelah melihat kondisi ekonomi masyarakat di desa yang cukup terganggu sebulan pasca penutupan pasar mingguan tersebut sekitar 30 Maret 2020 lalu.

Kepada fakta-tts.com Kamis (7/5/2020) siang, Wabup Army mengatakan dalam kunjungannya bersama komisi III DPRD TTS di wilayah kecamatan Fatukopa dan sekitarnya ada masyarakat yang mengeluhkan kondisi mereka akibat penutupan pasar desa tersebut.
Ia menyampaikan berhubung anggaran covid-19 sudah disiapkan dan tim posko penanganan covid-19 sudah ada di desa dan kecamatan maka menurutnya, alokasi anggaran covid-19 bisa diberikan kepada posko-posko yang ada untuk mengatur, menata atau mengawasi mobilitas pengguna pasar sesuai protap penanganan covid-19 yang sudah disiapkan pemerintah.
Sosialisasi soal protap penanganan di lingkungan pasar juga perlu dilakukan kepada penjual dan pembeli saat pasar dibuka.
“Saya pikir kebijakan penutupan pasar sudah saatnya ditinjau kembali karena kondisi ekonomi masyarakat cukup terganggu. Ada anggaran, posko sudah terbentuk dan APD juga sudah dibagikan ke masyarakat. Kita bisa alokasi anggaran untuk posko agar membantu mengatur lalulintas jual beli di pasar sesuai protap penanganan yang ada. Misalnya posko bantu atur jarak pembeli penjual di pasar, pengunjung pasar wajib mengikuti protap yang disosialisasikan petugas posko di lapangan,”katanya.
Sebelumnya Bupati TTS, Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun,ST,MM di kediaman pribadinya, Sabtu (3/5/2020) mengakui adanya kondisi tersebut di tingkat petani. “Memang ada efek kurang baik bagi petani dari kebijakan itu, warga tak bisa pasarkan hasil kebun di pasar di wilayahnya, tapi ini soal hidup mati (antisipasi penyebaran wabah covid-19), kalau kita buka pasar itu mengancam keselamatan warga juga. Tapi kita sementara siapkan kebijakan untuk atasi persoalan itu (kesulitan petani menjual hasil bumi,”kata bupati Eppy Tahun.
Dikatakan sejumlah alternatif pemecahan tengah dibahas oleh jajaran Pemda TTS. Ada pendataan hasil bumi petani oleh pihak desa dan kecamatan untuk kemudian pemerintah memfasilitasi penjualan hasil bumi ke pihak luar, ada pola pembelian hasil bumi petani oleh agen brilink, ada pembukaan tempat jual beli terpusat selama masa pandemi covid-19 dan ada sejumlah alternatif lain yang kini tengah dibahas untuk menjadi solusi tepat yang akan diterapkan dalam mengatasi persoalan penjualan hasil bumi petani tersebut.
“Kita akan kaji usulan-usulan yang ada dengan OPD terkait, mana yang tepat untuk kita terapkan untuk membantu petani,”katanya.
Salah satu upaya yang sudah diterapkan saat ini kata bupati Eppy Tahun adalah program “jual jagung, beli sapi” yang digalakan pemerintah provinsi. Dalam program itu pemerintah membeli jagung petani untuk dijual ke pedagang besar di luar NTT. “Kita sudah jalankan program jual jagung beli sapi itu, sudah sekian banyak ton yang kita beli dari petani yang siap dikirim keluar,”katanya.
Dikatakan program BLT yang kini dilakukan juga diharapkan bisa dijalankan aparat pemerintah ditingkat bawah secara benar bisa efektif dan efisien di masyarakat. Masyarakat juga diharapkan menggunakan dana bantuan yang didapat untuk hal-hal yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan mereka. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *