Kementerian ESDM ke Lokasi Tambang Noelbiboko, Warga Pertanyakan CSR dan Batas Lokasi Tambang

oleh -983 views

Kupang, fakta-tts.com – Tim pengawas tambang yang didalamnya ada Koordinator Inspektur Tambang (IT) Kementerian Pertambangan dan ESDM wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Joice Dano dan pihak dinas Pertambangan ESDM provinsi NTT,  Rabu (5/8/2020) mendatangi lokasi tambang batuan di alur sungai Noelbiboko desa Pariti kecamatan Sulamu kabupaten Kupang.

Kedatangan tim ESDM ini menindaklanjuti pengaduan soal dampak pertambangan dan kontribusi sosial (Corporate Social Responsibility-CSR) dari perusahaan tambang kepada masyarakat setempat. Tambang batu pasir di wilayah itu sudah berlangsung puluhan tahun.
Kepada tim pengawas tambang, As Pelokilla, Den Bainuan, Olin Asamou-Lase dan Yabes Lau yang juga ikut menyisir alur sungai Noelbiboko bersama tim pengawas ESDM mempertanyakan soal CSR perusahaan penambang kepada desa dan batas-batas lokasi ijin para perusahaan tambang.
Kedua hal tersebut menurut mereka perlu disampaikan ke masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui jelas bentuk dan besar CSR perusahaan kepada desa padahal informasi yang beredar ada kontribusi perusahaan untuk desa. Batas wilayah tambang perusahaan dianggap perlu untuk dijelaskan ke masyarakat karena ada kabar bahwa ada perusahaan yang mengambil batu pasir dari alur Noelbiboko di wilayah Pariti namun ijinnya diluar wilayah Pariti.
“Tambang sudah lebih dari dua puluh tahun tapi CSR-nya kemana, itu tidak jelas,”kata As Pelokilla.
“Kita butuh transparan soal CSR itu,”tambah Den Bainuan dan Yabes Lau.
Joice Dano mengatakan soal CSR adalah kewajiban perusahaan bagi masyarakat dimana wilayah ijinnya berada dan soal batas wilayah tambang sudah diketahui namun pihaknya masih butuh klarifikasi dari pihak pemegang IUP. Ini karena ada informasi yang diperoleh bahwa jumlah perusahaan yang beroperasi di Wilayah Pariti jumlahnya lebih dari data pemegang IUP yang dipegang pihaknya.
Joice mengatakan setelah pemeriksaan lapangan  tersebut pihaknya akan mengundang pihak perusahaan dan pemerintah setemoat untuk membahas soal pengaduan masyarakat dan persoalan tambang yang ditemukan di lapangan. Kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat setempat juga menjadi salah satu topik pembahasan dirapat nanti. (Sep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *