Pospera TTS Demo Lagi, Kali Ini HGU Lahan Garam Toineke Disorot

oleh -4.9K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS),NTT, kembali melakukan aksi demonstrasi bersama sejumlah warga desa, Kamis (5/3/2020).
Dalam aksi kali ini sejumlah persoalan korupsi yang dalam penanganan penyidik Polres TTS dan Kejari TTS kembali disuarakan. Seperti kasus korupsi landscape kantor bupati, kasus korupsi dana pembangunan RSP dan pengelolaan dana desa di kabupaten  yang dinilai sarat korupsi.
Namun ada persoalan baru yang pada aksi kali ini jadi sorotan baru Pospera yakni soal Hak Guna Usaha (HGU) lahan tambah garam di desa Toineke kecamatan Kualin.
Pospera menuntut HGU itu dibatalkan karena mengorbankan rakyat.
Kepada Kapolres TTS, AKBP Aria Sandi,S.Ik yang menerima mereka di aula Bhayangkara 70 Mapolres dan Wabup Jhony Armi Konay di aula Mutis Kantor Bupati , Yerim Yos Fallo, ketua Pospera TTS dan wakilnya Fredik Kase, koordinator aksi, bergantian menyampaikan penolakan tegas HGU yang akan diserahkan Pemda TTS ke PT. Tamaris Garam Nusantara tersebut.
Yerry Fallo mengatakan pihaknya bukan menolak investasi di kabupaten TTS namun proses investasi harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai obyek pembangunan bukan sebaliknya, rakyat dirugikan dan kapitalis diuntungkan.
HGU itu kata Yerry Fallo tidak berpihak pada kepentingan warga pemilik lahan. Dalam proses HGU itu dikatakan Yerry pihaknya mendapat informasi dan data yang dihimpun di lapangan kalau ada indikasi intimidasi oknum aparat pemerintahan kepada warga pemilik tanah untuk menyerahkan lahannya padahal warga sudah menolak menyerahkan lahannya karena dirasa merugikan mereka.
“Kami tidak tolak invetsasi kami dukung infestasi tapi jangan rakyat yang jadi korban. Kami tidak mau ini sama dengan Besipae. Pihak tertentu yang diuntungkan rakyat yang korban,”kata Yerry yang meminta Polres TTS untuk menyelidiki persoalan yang terjadi dilapangan dalam proses HGU tambak garam tersebut.
Fredik Kase kepada Wabup TTS di aula kantor bupati menyampaikan ada tekanan kepada warga untuk menyerahkan lahan seluas 300 hektare untuk keperluan investasi tersebut.
Dikatakan jika lahan tersebut jadi diambil untuk kepentingan investasi itu maka hanya tersisa sekitar dua kilometer persegi dari wilayah desa Toineke yang bisa diakses warga untuk menjalankan aktifitas kehidupan sosial kemasyarakatan mereka.
“ada indikasi pemaksanan kepada masyarakat desa agar pemilik lahan serahkan lahan sekitar 300 hektare. Luas Toineke hanya 5 kilometer kalau tiga kilometer diambil maka sisa dua kilometer. Air di Toineke air asin, jagung tidak jadi, dengan sisa lahan yang ada apa yang bisa dibuat warga?, Tolong mempertimbangkan ini,”kata Fredik.
Fredik dan Yerry berulang kali menyampaikan kepada Pemda TTS untuk membatalkan rencana investasi tersebuy. “Ini harus dibatalkan. Bupati jangan hanya dengar laporan staf coba telusuri dilapangan apa yang terjadi,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *