Jadwal Gelar Kasus RSUD SoE Belum Jelas

oleh -1.5K views
Kota SoE,Fakta TTS-Polres Timor Tengah Selatan (TTS) telah berencana untuk melakukan gelar kasus terhadap laporan dugaan kelalaian pelayanan yang menyebabkan meninggalnya Heri Takaep (26), isteri Jemsius Taneo dan bayinya usai operasi persalinan di RSUD SoE, Kamis (25/1/2018) yang disampaikan Jemsius dan keluarga Takaep,Sabtu (27/1/2018). Namun hingga Senin (19/3/2018) belum ada kejalasan waktu kapan gelar kasus tersebut dilakukan penyidik.
Kepala bagian (kabag) humas Polres TTS AKP Jaga Lazarus kepada Fakta TTS, Senin (19/3/2018) mengatakan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus tersebut sudah dirampungkan penyidik sekitar dua pekan lalu. Usai pemeriksaan saksi-saksi akan dilanjutkan gelar kasus namun pihaknya masih menunggu jadwal gelar kasus yang ditetapkan Kapolres. “Kasusnya masih ditahapan penyelidikan. Pemeriksaan saksi sudah rampung sekitar dua pekan lalu. Masih tunggu gelar saja. Pak Kapolres masih berdinas di Polda jadi belum dipastikan kapan waktu gelar kasusnya,”kata Lazarus di ruang kerjanya.
 
Sebelumnya Jaga Lazarus mengatakan polisi memakai Pasal 190 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam memproses laporan kasus tersebut.
“Pasal 190 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan,”demikian kasubag Humas Polres TTS, AKP Djaga Lazarus menjawab layanan WatsApp Fakta TTS, Minggu (28/1/2018) petang yang menanyakan soal pasal yang dipasang polisi dalam laporan kasus tersebut.

Pasal tersebut terdiri atas dua ayat yang berbunyi, (1). Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *