Penetapan Jefry Sebagai Tersangka Bermotif Politik?

oleh -1.3K views
Kota SoE,fakta-tts.com-Kejari Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, menetapkan lima orang tersangka sebagai pihak yang bertanggungjawab atas dugaan korupsi dana proyek Embung Mnelalete,Amanuban barat bernilai Rp 756 juta.
Salah satu diantara kelima tersangka adalah Jefry Un Banunaek, anggota DPRD NTT yang kini kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTT di Pemilu 17 April 2019.
Tindakan Jefry yang memfasilitasi proses penyediaan hingga pembayaran alat berat untuk pekerjaan proyek tersebut, oleh penyidik Kejari TTS Jefry dianggap turut berperan hingga munculnya kerugian negara yang nilainya diatasi Rp 100 juta akibat volume fisik kurang tersebut.
Jefry bersama dua tersangka lain kemudian melawan penetapan tersangka itu dengan mengajukan pra peradilan. Sidang praperadilan itu akan di putus Hakim PN SoE, hari ini, Jumat (15/2/2019).
Sehari sebelum agenda pembacaan putusan,  kuasa hukum Jefry Un Banunaek, Rian Kapitan,SH,MH bersuara ke media massa.
Rian mengatakan penetapan  Jefry sebagai tersangka tidak tepat karena Jefry tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang jelas dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Bahkan menurut Rian, ada kesan penetapan tersangka untuk Jefry Un Banunaek tersebut bermotiv politik karena saat ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, Jefry sudah berstatus calon anggota DPRD NTT untuk pemilu 2019.
Padahal kata Rian ada instruksi Jaksa Agung untuk menghentikan atau memending proses hukum yang melibatkan caleg hingga usai pemilu April 2019 mendatang.
Ia melihat seakan-akan Kejari TTS ingin menggiring opini publik agar Jefry tidak dipilih karena telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. “Saya melihat Kejari TTS seperti melawan instruksi Kejagung. Harusnya, insruksi tersebut dituruti dengan menundah proses hukum sampai dengan pemilu selesai,” ungkap Rian.
Alumni Fakultas Hukum UKAW Kupang menambahkan pihak Jaksa Agung  mengeluarkan instruksi tersebut dalam rangka menjaga netralitas dan citra jaksa di masyarakat dalam proses pemilu.
“Kalau begini kita bisa menilai kalau Kejari TTS tidak netral jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden karena tetap memproses kasus yang libatkan caleg padahal sudah ada instruksi jaksa agung sebelumnya. Kondisi begini ini juga bisa dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan politik di pemilu April 2019 nanti,”kata Rian.
Jefry Un Banunaek ditetapkan sebagai caleg pada September 2018  lalu dan ia  ditetapkan sebagai tersangka bersama Semmy Nggebu (kadis PU kabupaten TTS), Johanis Fanggidae (kontraktor), Jemmy Un Banunaek (pekerja proyek), Timotius Tapatap (konsultan pengawas) pada tanggal 7 Desember 2018, setelah instruksi Kejagung dikeluarkan.
Kajari TTS, Fachrizal,SH yang dikonfirmasi mengatakan proses hukum Jefry sebagai tersangka sudah Dipending karena ada instruksi Kejaksaan Agung tersebut.
 “Ya betul, sementara dipending karena tersangka Jefri Un Banunaek adalah caleg, yang mana dalam pekerjaan embung Mnelalete, yang bersangkutan selain sebagi tersangka juga akan diambil keterangannya sebagai saksi untuj 4 perkara tersangka yang lain,”kata Kajari Fachrizal melalui layanan whatsApp. Tak ada motif politik dalam penetapan tersangka tersebut.(Pau/jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *