Sidang Kasus Pemalsuan Dokumen Caleg Demokrat, Terdakwa Noni Nope Mengaku

oleh -3.9K views

Kota SoE, Fakta-tts.com – Sidang perdana dugaan pemalsuan dokumen caleg partai Demokrat dapil NTT  8, Noni Nope, digelar, Rabu (14/8/2019) di ruang siding utama Pengadilan Negeri (PN) SoE yang dipimpin Jhon Michel Leuwol,SH dengan dua anggotanya  Putu Dina Indra,SH dan Putu Agung Putra Baharata,SH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anthon Londa,SH dam Santi Efraim,SH menghadirkan sejumlah saksi dari KPU provinsi NTT, KPU TTS, BKKBN provinsi NTT dan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) kabupaten TTS untuk membutkikan pasal 520 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dituduhkan kepada terdakwa Noni Nope, mantan PNS BKKBN kabupaten TTS.

 

Dalam persidangan Noni Nope mengakui kalau saat mengajukan permohonan perubahan data identitas kepoendudukannya berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) dispenduk capil kabupaten TTS 12 Juli 2018 lalu dirinya masih berstatus PNS aktif. Permohonan perubahan data tersebut diakui dilakukan untuk melengkapi dokumen bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD NTT dalam pemilu 17 April 2019 dari partai Demokrat untuk dapil NTT 8. Noni juga mengatakan kalau perubahan itu juga dilakukan karena ada perubahan status sejumlah anggota keluargnya seperti anak-anak yang berubah status pendidikannya.

 

Noni mengaku pada tanggal 12 Juli 2018 itu, ia datang sendiri ke dispenduk capil kabupaten TTS untuk mengisi format perubahan data status kependudukan. Data identitas yang diubah dalam format tersebut adalah status pekerjaan yakni dari PNS menjadi pensiunan PNS. Setelah memasukan format perubahan data ke loket, beberapa jam kemudian KTP Elektornik diterima dari dispendukcapil. Di KTP elektronik yang diterima tersebut data status pekerjaannya telah tertulis pensiunan PNS meski saat itu ia masih berstatus PNS aktif.

Noni mengakui kalau saat mengajukan permohonan perubahan data tersebut ia tidak melampirkan SK Pensiun dari BKN karena SK tersebut belum diterima. Diakui ia baru pensiun pada 1 Januari 2019. Sementara Marhten Djara, saksi dari dispendukcapil kabupaten TTS dalam keterangannya mengatakan perubahan data kependudukan tersebut perlu dilengkapi data pendukung. Jika yang diubah adalah status PNS menjadi pensiunan PNS maka SK pension perlu dilampirkan namun saat itu perubahan tetap dilakukan meski Noni Nope tidak melampirkan SK Pensiunnya. Menururt saksi Marthen meski SK penisun tidak ada nama KTP bisa diterbitkan karena Noni Nope telah mengisi format F1 06 secara lengkap.

 

Mendengar keterangan saksi ini, ketua Majelis Hakim, Jhon Michel tampak berang. Dengan nada suara tinggi hakim Jhon berulang kali mengingatkan agar memperhatikan syarat dan kelengkapan dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat. “Jangan karena sesuatu kemudian yang tidak bisa menjadi bisa karena itu akan merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lain. KTP ini dokumen penting bagi seseorang. Kita semua tahu bahwa dari mengubah data di KTP, ada orang NTT bisa berangkat jadi tenaga kerja di luar negeri dan pulang jadi mayat. Jadi tolong syarat kelengkapan itu diteliti baik-baik sebelum diterbitkan karena kalau tidak benar bisa merugikan orang yang mengurus sementara pihak lain diuntungkan, kalau sudah terjadi siapa yang bertanggungjawab semua pada cuci tangan,”kata hakim Jhon.

Copian KTP Elektronik yang diperoleh Noni Nope tersebut kemudian disahkan oleh dispenduk pada tanggal 12 Juli 2019 itu juga dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas dokumen pencalegkan ke partai Demokrat untuk dimasukan ke KPU.

Noni mengaku saat pihak partai meminta berkas untuk dimasukan dalam dokumen pendaftaran bacaleg ke KPU, ia sempat menanyakan kepada petugas partai bahwa apakah dengan statusnya yang menunggu pension itu bisa diikutkan sebagai caleg?.”partai bilang bisa makanya saya masukan,”kata Noni.

Berkas pencalegkan Noni Nope itu akhirnya lolos verifikasi dan dinyatakan lengkap oleh pihak KPU NTT. Saksi petugas verifikasi KPU NTT, dalam keterangannya mengatakan mereka memferifikasi format model BB1 dan BB2 serta lampiran berupa KTP elektronik, SKCK, ijasah dan keterangan sehat. “Disitu (berkas Noni Nope) tertulis pensiunan PNS,”kata saksi.

Saksi Mathius Krivo, ketua KPU TTS  mengatakan pada 11 Maret 2019 pihaknya menerima surat dari KPU provinsi NTT  bahwa caleg Noni Tidak Memenuhi Syarat. Dari surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian tertulis kepada ke semua penyelenggara di tingkat bawah sesuai jumlah TPS yang ada. Ini agar diketahui masyarakat pemilih.

Ia mengatakan Noni Nope tidak bisa dicoret dari daftar caleg karena DCT  sudah ditetapkan pada 18 September 2018 sebelum pihaknya menerima surat dari KPU NTT. Noni Nope dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi sempat mempertanyakan soal bagaimana sehingga ia ditetapkan dalam dalam DCT padahal ia sudah mengajukan pengunduran diri sebagai caleg melalui surat ke Partai Demokrat.

Saksi dari KPU NTT menjelaskan mereka memberi keabsahan dokumen-dokumen partai Demokrat karena dalam verfikasi telah lengkap dan memenuhi syarat sesuai format BB1 dan BB2.

Saksi dari BKKBN provinsi NTT, Hironimus menjelaskan, Noni Nope baru pensiun pada 1 Januari 2019 dan pihaknya tidak pernah ajukan pensiun dini atau mundur dari PNS hingga persoalan itu mencuat.

 

Siding perkara ini akan dilanjutkan pada Jumat (16/8/2019) besok dengan agenda mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Noni Nope tidak didampingi kuasa hokum dalam menjalani proses persidangan kasusnya.

Pasal 520 yang didakwakan terhadap Noni Nope, isteri kadishub kabupaten TTS, Julius Taneo ini berbunyi “Setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR,DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk pasangan calon presiden dan wapres”.Ancaman  hukuman pasal ini 6 tahun penjara.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *