Kades di TTS Digugat Warga Soal Pengangkatan Perangkat Desa

oleh -2.3K views
Kupang,fakta-tts.com – Hasil seleksi calon perangkat desa di desa Noemuke kecamatan Amanuban Selatan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diputuskan kepala desa (kades) Semrys Oriyanti Lette
dibawa ke ranah hukum oleh dua warganya, Dikson Esau Bakker dan Sandri Eki Be’is.
Dikson dan Sandri menggugat Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Noemuke Nomor : 9/KEP/DS. Noemuke/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang karena menganggap penetapan perangkat desa dalam SK tersebut bermasalah.
Keduanya sebagai calon perangkat yang menempati posisi tertinggi dalam perangkingan nilai tidak diakomodir sebagai perangkat desa namun sebaliknya calon yang menempati perangkingan terendah yang diakomodir sebagai perangkat desa sesuai isi SK tersebut.
Gugatan Dikson dan Sandri telah didaftarkan di PTUN Kupang dengan nomor registrasi 45/G/2020/PTUN.KPG. dalam proses pengajuan gugatan tersebut Dikson dan Sandri mendapat pendampingan dari Pospera kabupaten TTS.
Ketua Pospera kabupaten TTS Yerim Yos Fallo kepada fakta-tta.com, Selasa (12/10/2020), menyampaikan dalam gugatannya kedua penggugat, Dikson dan Sandri meminta Majelis Hakim  untuk 1, mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. 2, Menyatakan batal atau tidak syahnya Keputusan Kepala Desa Noemuke Nomor : 9/KEP/DS.NOEMUKE/2020 Tanggal 15 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan; 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 9/KEP/DS.NOEMUKE/2020 Tanggal 15 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (obyek sengketa); 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru untuk menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, masing-masing dalam jabatan PENGGUGAT I sebagai Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi dan PENGGUGAT II sebagai Kepala Dusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Seleksi Perangkat Desa di  kabupaten TTS menjadi sorotan Pospera. Sebelum gugatan ini diajukan, pihak Pospera bersama warga sejumlah desa menggelar aksi demo di kantor bupati TTS memprotes penetapan hasil seleksi perangkat desa di sejumlah desa yang dianggap bermasalah.

Saat itu kepada massa Pospera di halaman kantor bupati TTS, bupati Eguaem Piether Tahun,ST,MM menyampaikan persoalan perangkat desa akan diselesaikan dalam bulan September 2020 namun rupanya bagi Pospera TTS janji Bupati tersebut belum dipenuhi sehingga mereka terus mempertanyakan hal tersebut.

“Kita bukan siapa – siapa ,Kita hanya orang biasa yg mendampingi Rakyat untuk berjuang mendapatkan keadilan, kita tidak akan berhenti karena yang kita harapkan dari Pemerintah dalam hal ini Bupati dan sekda yang sudah berjanji kepada pospera dan Rakyat tidak di penuhi,”tulis Yerim Fallo dalam WhatsApp kepada fakta-tts.com. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *