Pemenang Tender Landscape Kantor Bupati TTS Bukan Juarin

oleh -3.9K views

Kota SoE, fakta-tts.com – Juarin yang kini berstatus terdakwa kasus korupsi dana landscape kantor bupati Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2014 ternyata bukan pemenamg tender proyek bernilai Rp 3,5 miliar lebih tersebut.

Dalam dokumen hasil tender, Pemenang tender proyek tersebut yang ditetapkan Pokja ULP kabupaten TTS adalah Haji Mohamad Romli, direktur PT.Marga Madu Indah (MMI).
Nama Juarin baru muncul saat penandatanganan kontrak antara PT.MMI dan Pejabat Pembuat Komitmen.(PPK) di bagian Umum Setda TTS.
Demikian fakta persidangan kasus itu di pengadilan Tipikor Kupang yang disampaikan kasie Pidus Kejari SoE, Khusnul Fuad,SH selaku JPU kasus tersebut kepada fakta-tts.com, Selasa (11/2/2020) pagi.
“Saat penetapan pemenang oleh Pokja (ULP) itu pemenangnya Haji Mohamad Romli, direkturnya (PT.MMI), bukan Juarin. Setelah sampe di PPK berubah dari Mohamad Romli ke Juarin,”kata Fuad lewat sambungan telepon.
Fuad mengatakan itu saat ditanya kejanggalan yang muncul saat proses lelang proyek itu oleh Unit Layanan Pelelangan (ULP) kabupaten TTS.
Fuad  menambahkan dari proses lelang pun Mohamad Romli selaku direktur PT.MMI tidak pernah memberikan kuasa kepada Juarin untuk mengikuti lelang proyek tersebut. Namun belakangan muncul surat kuasa direktur PT.MMI kepada Juarin saat proses penandatanganan kontrak.
Persoalan ini kemudian berujung pada pengembalian uang muka proyek sebesar Rp 600 juta lebih yang masuk ke rekening PT MMI di Bank Jatim,Tuban oleh Mohamad Romli.
Dikatakan Fuad, dalam persidangan pihak Pokja ULP menyampaikan tidak tahu menahu soal perubahan nama dari Haji Mohamad Romli ke Juarin dalam proses  penandatangan kontrak proyek tersebut oleh PPK.
“Saat penetapan pemenang Mohamad Romli masih hidup, sekarang sudah meninggal. Tapi Mohamad Romli saat itu tidak pernah memberikan kuasa kepada Juarin,”katanya.
Dalam kasus ini sudah dua terdakwa yang disidangkan yakni Fredik Oematan, PPK, dan Juarin, selaku pelaksana proyek. Dua tersangka lain, Hing Fallo, KTU bagian umum setda TTS waktu itu dan Erik Ataupah selaku konsultan pengawas, berkasnya masih di penyidik Polres TTS.
Proyek ini diduga merugikan negara sebesar Rp 500 juta lebih dari nilai proyek Rp 3,5 miliar.
Indikasi korupsinya berasal dari kekurangan volume fisik pekerjaan dan pembayaran lebih fisik pekerjaan.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *