Warga Bena Balik Lagi ke Kejari, Kali Ini Bawa LHP ADD, Laporan Langsung Diproses

oleh -3.9K views

Kota SoE, fakta-tts.com – Dua warga desa Bena kecamatan Amanuban selatan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi NTT, Jemmi Benu dan Salmun Dahaglori kembali mendatangi kantor Kejari TTS terkait pengaduan masyarakat setempat tahun 2018 lalu ke Kejari untuk melakukan penyelidikan terhadap temuan pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun tahun 2006 sampai dengan 2010 oleh inspektorat TTS tahun 2011 lalu sebesar Rp 101.000.000.

Dikali ketujuh kedatangan mereka ini, Jemi yang juga menjabat kaur administrasi desa dan Salmun ketua RT 01 mewakili warga setempat membawa copian  LHP Inspektorat tahun 2011 itu dan Berita acara kalrfikasi kesepakatan pihak banwas dengan masyarakat 17 orang yang mengadu Maret 2018 ke Kejari. Dua berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa Prima Wibawa Rantjalobo,SH di ruang kerjanya.
Dijelaskan Jemmi di hadapan jaksa Prima bahwa setelah LHP itu diterbitkan tahun 2011 , inspektorat merekomendasikan kepada kepala desa Levinus Nabuasa (almarhum), sekretaris Charles Nabuasa (kades saat ini) dan bendahara waktu itu, Daniel NaU untuk mengembalikan uang hasil temuan itu dalam waktu dua tahun sejak tahun 2011 tersebut namun hingga kini setahu Jemmi baru dikembalikan Rp 500.000 sementara waktu pengembalian sudah berakhir. Karena itu menurut Jemmi dan Salmun dana yang tidak dikembalikan itu diduga telah di korupsi. ” Kami duga ini sudah dikorupsi sehingga kami lapor ke jaksa untuk ditelusuri. Sudah cicil Rp 500 ribu berarti mereka sudah akui ambil uang itu,”kata Jemmi yang menambahkan bahwa mereka mengadu lisan ke Kejari TTS pada 23 Desember 2019. Pengaduan dan pertemuan-pertemuan sebelumnya kata Jemmi mereka bertemu dengan jaksa Semmy Sine.
Setelah menerim laporan itu, jaksa Prima langsung menemui Kajari Fachrizal,SH di ruang kerjanya membawa dua berkas yang diterima dari Jemmi dan Salmun. Beberapa saat kemudian jaksa Prima kembali menemui kedua warga tersebut dan menyampaikan bahwa Kajari Fachrizal memutuskan untuk langsung memproses hukum pengaduan tersebut. Keduanya diminta membuat pengaduan tertulis ke Kejari TTS soal persoalan itu karena sebelumnya tidak ada laporan tertulis.
Laporan tertulis tersebut diperlukan Kejari karena kata Prima, laporan itulah yang akan menjadi dasar bagi Kejari untuk melakukan Pulbaket sebagai upaya Tindaklanjut pengaduan tersebut. “Pak Kajari minta langsung diproses, bapak berdua buat laporan tertulis sekarang dan serahkan bagi kami. Karena itulah yang bisa menjadi dasar bagi kami untuk  kumpulkan bahan, keterangan dan data. Pak Kejari heran juga kenapa tidak ada rekomendasi inspektorat yang diserahkan kepada kami padahal temuannya sudah ada,”kata Prima.
Jemmi dan Salmun langsung membuat laporan tertulis dan langsung diserahkan beserta identitas dan bukti awal dua berkas tersebut ke jaksa Prima.
Keduanya tak lupa sampaikan terimakasih ke Kejari TTS karena telah mendapat kepastian atas pengaduan yang disampaikan. “Kami puas karena sudah ada kepastian atas pengaduan kami. Terimakasih kepada pak Kajari dan jajaran,”kaat Jemmi.(Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *