Pembangunan RS Pratama Boking Diduga Bermasalah

oleh -1.3K views
Kota SoE, Fakta TTS-Jelang selesai pembangunan fisik Rumah Sakit (RS) Pratama Boking kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), David Boimau, anggota DPRD TTS menyampaikan pernyataan mengejutkan soal pembangunan fisik Rumah Sakit terebut yang dimulai November 2017 kemarin oleh PT. Tangga Batu Jaya Abadi, Jakarta.
 
Kepada wartawan di kantor DPRD TTS, Rabu (31/1/2018) David mengatakan sesuai data dan informasi yang diperoleh dari proses pelelangan hingga persoalan realisasi fisik dan pencairan keuangan proyek bernilai Rp 17,4 miliar tersebut menyimpan masalah.
 
“Dugaan korupsinya ada karena ada indikasi menguntungkan pihak tertentu,”ujar anggota komisi III yang gemar menyoroti persoalan pelaksanaan proyek fisik ini.
 
Ia mengatakan ada kesalahan prosedur dalam pemanfaatan dana proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi dinas kesehatan tahun 2017 itu. “Sesuai juknis, DAK afirmasi punya batasan waktu, kalau terlambat berproses maka dana tidak bisa cair. Sampai bulan Agustus proyek itu belum berkontrak tapi dipaksanakan dan kontrak baru dilakukan Oktober mestinya DAK tidak bisa dicairkan tapi faktanya bisa cair, ini ada apa?,”katanya.
 
Ia menambahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinkes kabupaten TTS tahu aturan soal DAK tersebut namun kenapa PPK nekat berkontrak dengan penyedia jasa. “Sepertinya di belakang PPK ada orang kuat yang back up sehingga itu bisa terjadi,”kata David yang menduga kuat dana proyek tersebut menggunakan anggaran yang dialihkan dari sumber anggaran lain.
 
Persoalan selanjutnya kata David karena ngotot dikerjakan maka hingga akhir tahun anggaran atau batas akhir masa kontrak, realisi fisik proyek tidak selesai atau hanya terealisasi sekitar 70 persen. Anehnya meski fisik tidak selesai diakhir masa kontrak kerja namun dinas kesehatan kabupaten TTS sebagai pemilik proyek berani mencairkan dana tersebut ke pelaksana proyek seluruhnya atau 100 persen. “Fisik tidak selesai tapi kenapa berani cairkan dana 100 persen, dugaan saya dana diambil dari DAK yang ada di bidang lain,”katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga mendapati dilapangan kalau ada beberapa item kegiatan yang tidak ada seperti pagar keliling tapi danamya dicairkan. Selain itu perusahaan juga diduga mempekerjakan anak dibawah umur.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi di DPRD TTS untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah.
 
Pihak pelaksana pekerjaan belum berhasil dikonfirmasi soal ini, namun pihak dinas kesehatan kabupaten TTS melalui Pelaksana tugas (plt) kepala dinas, Barince Yalla yang dikonfirmasi mengakui kalau hingga akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2017 lalu realisasi fisik proyek baru 75 persen namun dana dicairkan 100 persen karena ada jaminan dana Rp 4 miliar dari pelaksana proyek di bank sebagai garansi penyelesaian sisa pekerjaan. Pihaknya kata Barince memberikan tambahan waktu 50 hari sejak tanggal 2 Januari 2018 kepada perusahaan untuk selesaikan pekerjaan dan kepada perusahaan dikenakan pembayaran denda sebesar 1/1000/hari atau sebesar Rp 17,4 juta lebih/hari selama 50 hari sejak 2 Februari 2018.

Barince menambahkan sumber dana proyek tersebut adalah DAK penugasan bukan DAK afirmasi dan secara aturan tidak salah.

Saat ini kata Barince realisasi fisik sudah mencapai sekitar 90 persen.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *