Noda Diujung Tahun Perdana Tahun-Konay

oleh -14.4K views

*/Editorial)

Tahun 2019 adalah tahun perdana Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun dan Jhony Army ‘Amy’ Konay memulai kiprahnya memimpin Timor Tengah Selatan (TTS), kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah penduduk 400-an ribu jiwa di 32 kecamatan.
Dilantik sekitar Maret 2019 sebagai bupati dan wakil bupati, Eppy dan Amy, duet Birokrat-politisi ini memulai kiprahnya dengan sederet hal baru. Sidak ke OPD, Car Free Day, Penerangan kota, pantau proyek di ibukota dan desa-desa hingga pegelaran sejumlah event olahraga, cukup memberi warna baru dalam geliat pembangunan kabupaten yang dijuluki bumi Cendana ini.
Bangga dan puji masyarakat tak terpungkiri. Harapan inovasi dari publik, ditampakkan Eppy – Amy di tahun awal kepemimpinannya dengan Sederet karya positif itu.
 
Namun ditengah juang keduanya membuat jejak karya bagus itu, kiprah duet berjuluk Tahun-Konay pada suksesi lalu itu ternoda di penghujung tahun awal kepemimpinan.
 
APBD TTS tahun 2020 yang menjadi tahun anggaran pertama dan murni bagi keduanya dalam merealisasi visi misi program pembangunan mereka tak jadi diketuk menjadi perda bersama DPRD dalam paripurna tanggal 23 Desember 2019. Dikatakan tahun anggaran awal yang murni dari Eppy dan Amy karena APBD tahun 2019 adalah produk yang dihasilkan Pemda dan DPRD TTS semasa kepemimpinan Paul Mella dan Obed Naitnoho.
 
Paripurna tak jadi mensahkan perda APBD tahun 2020 karena Pemda TTS tidak hadir dalam paripurna. Aktifitas pelayanan pemerintahan sudah diliburkan Pemda sebelum jadwal paripurna 23 Desember 2019 itu. Bupati Eppy Tahun mengatakan pihaknya tak mungkin hadiri Paripurna itu karena dalam masa libur Natal-Tahun baru.
 
Pihak DPRD yang kecewa dan merasa dilecehkan atas kondisi itu terkesan menyalahkan mitranya karena kata wakil ketua DPRD Yusuf Soru bahwa pemerintah  ikut hadir dalam rapat Badan Musyawarah (BANMUS) untuk menetapkan jadwal paripurna penetapan perda APBD itu. Keputusan BANMUS diterbitkan sebelum jadwal libur Natal-Tahun baru dikeluarkan Pemda. Itu artinya pemerintah tahu kapan paripurna itu digelar.
 
Kedua unsur penyelenggara pembangunan itu boleh berargumentasi soal siapa salah siapa benar dari kondisi itu namun yang pasti persoalan telah tersaji bagi masyarakat kabupaten TTS di penghujung tahun 2019.  APBD TTS tahun 2020 yang menjadi landasan geliat pembangunan masyarakat di tahun 2020 tak jadi ditetapkan dalam paripurna sebelum tahun 2019 berakhir. 
 
Presiden Joko Widodo menegaskan Perda APBD tahun berikutnya wajib ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan. Artinya untuk APBD tahun 2020 sudah harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2019.
 
Pakar hukum tata negara Undana Kupang, Dr. Johanis Tubahelan mengatakan Perda APBD harus ditetapkan pemerintah dan DPRD dalam paripurna terbuka. Jika penetapan tidak dilakukan dalam paripurna terbuka maka itu tidak sah.
Masyarakat tentunya menginginkan produk perda APBD yang menjadi pondasi pembangunan tahun 2020 itu lahir dari suatu proses yang tidak bercacat  hukum.
Pemerintah dan DPRD pun tentunya demikian, solusi perlu dicari agar persoalan dipenghujung tahun perdana kepemimpinan Tahun-Konay ini bukanlah noda yang pada akhirnya menjadi momok bagi semua dikemudian hari. Kita tunggu.(*/Redaksi fakta-tts.com)

One thought on “Noda Diujung Tahun Perdana Tahun-Konay

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *