Praperadilan Kasus Embung Mnelalete, Ahli: “Nama Tidak Ada Dalam Kontrak, Tak Bisa Ikut Bertanggungjawab”

oleh -1.8K views
Kota SoE, Fakta TTS-Sidang praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana pembangunan Embung Mnelete kecamatan Amanuban barat, kabupaten TTS, Rabu (13/2/2019) berlanjut dengan agenda pengajuan saksi.
Ketiga tersangka selaku pemohon praperadilan, Jefri Un Banunaek, Timotius Tapatab dan Jemmy Un Banunaek mengajukan Aksi Sinurat, ahli pidana dari Undana Kupang ke persidangan untuk menyampaikan pendapat ilmiah dalam rangka membuktikan dalil praperadilan mereka. Sebelumnya Kajari TTS, Fahrizal,,SH mengatakan salah satu alasan atau dalil ketiga tersangka mengajukan praperadilan karena menganggap penetapan mereka sebagai tersangka tidak tepat karena nama ketiganya tidak ada dalam kontrak kerja Embung tersebut.
Dalam kesaksiannya Aksi Sinurat menjelaskan kalau pihak yang namanya tidak berada dalam kontrak kerja suatu proyek pemerintah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terkait kerugian negara yang terjadi akibat pekerjaan tersebut.
Menurut Aksi, merujuk pada pasal 55 ayat 1 KUHP, orang yang disangkakan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam suatu pekerjaan proyek  pemerintah adalah orang yang punya kesepakatan kerja dengan pemilik pekerjaan. Jika yang bersangkutan tidak punya kesepakatan kerjasama dengan pemilik pekerjaan maka yang bersangkutan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi atas pekerjaan tersebut. “selama tidak ada kerjasama yang disepakati dengan penyedia barang jasa, dia tidak termasuk sesuai yang di dalam pasal 55 itu,”kata Aksi Sinurat menjawab Yanto Ekon,kuasa hukum pemohon.
Dalam menjawab pertanyaan Jaksa selaku termohon yang menanyakan apakah seseorang yang tidak memiliki kuasa direktur atau bukan sebagai karyawan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan yang merugikan keuangan negara, Aksi Sinurat mengatakan yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Pertanyaan pemohon mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sinurat juga menjelaskan kalau penetapan kerugian negara yang diakui hanya yang dilakukan BPK sebagai lembaga independen. Ahli teknis dari suatu lembaga di luar BPK kata Aksi bisa melakukan perhitungan volume pekerjaan namun hasil hitungan  tersebut tidak bisa dipakai untuk menetapkan kerugian negara jika tidak diclearkan BPK
“Hanya BPK sebagai lembaga independen yang menetapkan kerugian negara. Kalau ada ahli lain yg mengatakan volume pekerjaaan kurang itu tidak bisa dijadikan bukti dalam menentukan kerugian negara. Akuntan publik lain bisa hitung namun harus diclearkan oleh BPK,”katanya.
Dikatakan keterangannya sebagau ahli dalam persidangan tersebut tidak mengikat, hanya sebatas sebagai pertimbangan bagi hakim dalam membuat keputusan.
Sebelumnya Kajari Fachrizal mengatakan peran Jefri Un Banunaek dalam pekerjaan proyek tersebut adalah memperlancar pekerjaan dengan membanyu menyediakan alat berat. Sejumlah dana diduga masuk ke rekening Jefri untuk pembayaran alat berat. Sementara Jemmy Un Banunaek dikatakan terlibat sebagai pekerja dan Timotius Tapatab sebagai konsultan pengawas. Tindakan Timotius Tapatab sebagai konsultan pengawas tersebut kata Kajari Fachrizal diduga tidak sah karena tanda tangan direktur perusahaan dalam surat kuasa tersebut diduga palsu.
Pekerjaan tersebut dipermasalahkan jaksa karena diduga volume pekerjaan kurang yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Proyek tersebut bernilai Rp 756 juta dari anggaran APBD II yang ada di dinas PU kabupaten TTS tahun anggaran 2016. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *