Besok, Status Guru Honor Negeri Dibahas di DPRD,  Honorer Diharapkan Hadir

oleh -10.7K views
Kota SoE, fakta-tts.com – DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) dan Pemda setempat telah mengendakan untuk menggelar rapat untuk membahas soal status guru honor di sejumlah sekolah negeri di kabupaten TTS. Rapat tersebut diagendakan berlangsung besok, Jumat (7/2/2020) jam 9.00 wita di kantor DPRD TTS. Para guru honor sekolah negeri yang berkesempatan diharapkan dapat hadir dalam rapat antara komisi IV DPRD TTS, Dinas P dan K, dinas keuangan dan bagian hukum Setda TTS tersebut.
“Para guru honor juga diharapkan bisa hadir agar mereka tahu persis, karena ini penting soal status mereka,”ketua komisi IV DPRD TTS, Marten Tualaka kepada wartawan di kantor DPRD TTS, Kamis (6/2/2020) siang.
Ia mengatakan selama ini soal honorer sekolah negeri dihadapkan pada persoalan penganggaran atau pembiayaan jasa mereka.
Kata Marten Tualaka, rugalasi mengharuskan guru honor sekolah negeri harus memiliki status jelas dengan Surat Keputusan (SK) bupati yang didalamnya memuat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
“Jadi rapat ini soal penerbitan SK bupati tentang Nomor Urut Pegawai Tenaga Kependidikan. Selama ini sejumlah guru honor di sekolah negeri tidak bisa dibayar honornya karena tidak ada NUPTK. syarat bayar honor guru negeri itu harus ada NUPTK, kalau tidak ada itu bisa jadi temuan dalam pemanfaatan anggarannya,”katanya.
Dikatakan pembayaran insentif guru honor dibebankan ke dana BOS. Porsi alokasi dana BOS untuk pembiayaan insentif guru honor sekolah negeri sebesar 15 persen dari besaran dana BOS yang diterima sekolah yang bersangkutan.
“Besaran anggaran untuk insentif guru honor di sekolah negeri itu 15 persen dari dana BOS yang diterima sekolah. soal berapa yang diterima perorang honorer itu tergantung jumlah guru honorer yang ada di sekolah itu,”katanya.
Untuk honorer di sekolah swasta kata Marten tidak membutuhkan SK bupati namun SK yayasan yang menaungi sekolah yang bersangkutan hanya saja alokasi dana BOS untuk pembiayaan para guru honorer ditetapkan 20 persen dari jumlah dana BOS yang diperoleh sekolah yang bersangkutan.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *