Ditolak Fraksi, Bupati TTS : “Rasionalisasi Tetap Jalan”

oleh -4.6K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Dalam paripurna penyampaian dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018 di ruang sidang DPRD TTS, Selasa (28/5/2019), sekitar tujuh dari delapan fraksi di DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), minus fraksi Golkar,  menolak dilakukan  rasionalisasi anggaran oleh Pemda TTS di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Gerindra, salah satu fraksi yang menolak rosionalisasi tersebut menyatakan rasionalisasi tak diperlukan karena isu devisit anggaran sebesar Rp 35.421.651.506 telah diatasi dengan rasionalisasi APBD tahun 2018, sementara dalam pembahasan RAPBD 2019 lalu, seluruh fraksi di DPRD TTS sama sekali tidak menaikan estimasi Silpa sehingga tidak mungkin akan terjadi devisit pada APBD 2019 ini.

Terhadap sikap penolakan dari fraksi-fraksi tersebut, bupati Egusem Piether Tahun yang dihubungi pertelepon, Rabu (29/5/2019) mengatakan rasionalisasi tetap dilakukan karena itu untuk mengatasi persoalan  keuangan seperti hutang kepada pihak ketiga yang tengah dihadapi Pemda TTS saat ini. “Bagaimana tidak dilakukan?, Itu (rasionalisasi) harus kita lakukan untuk bayar hutang pihak ketiga,”kata bupati Tahun yang mengaku dalam perjalanan ke Ende untuk mengikuti pemakaman mendiang Marcel Petu, bupati Ende.

Penganggaran untuk mengatasi persoalan hutang tersebut akan dibawa ke perubahan anggaran 2019.
Dalam jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Pemda TTS menjelaskan bahwa dalam struktur APBD 2019 terjadi devisit Rp 35.421.651.506 dimana defisit tersebut diharapkan  akan ditutup dari Silpa namun dalam pelaksanaan Silpa tidak dapat menutupi defisit dan belum termasuk dengan nilai luncuran sebesar Rp 73.241.569.763. oleh karena itu Pemda melakukan rasionalisasi agar dapat membayar hutang pihak ketiga.
Untuk pendapat fraksi NasDem yang menolak membahas ranperda RPJMD, Pemda sampaikan terimakasih ke fraksi Nasdem atas sikapnya itu. Dan menjelaskan soal pedoman penyusunan dokumen RPJMD kabupaten TTS sesuai yang digariskan dalam Permendagri 86 tahun 2017.
Menanggapi sikap fraksi NasDem itu Pemda juga menyampaikan permohonan maaf karena dalam pengajuan Rancangan perda RPJMD dan rancangan akhir RPJMD tidak digandakan dan disampaikan dokumen rancangan akhir untuk seluruh anggota DPRD. Ini disebabkan keterbatasan anggaran penggandaan untuk penyusunan RPJMD, namun yang disampaikan hanya rancangan perda tentang RPJMD dan lampiran perbaikan rancangan akhir RPJMD 2019-2024 sesuai masukan DPRD, hasil konsultasi publik, hasil konsultasi gubernur melalui Bappeda NTT dan hasil Musrenbang RPJMD.
Terkait dugaan SPJ Fiktif dana desa di sejumlah desa yang diungkap fraksi Golkar Pemda menyatakan akan segera dikoordinasikan dengan pihak inspektorat untuk diaudit dan info dari fraksi Golkar tersebut menjadi bahan monitoring evaluasi dan pembinaan bersama T4D.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *