Paripurna APBD TTS Saat Libur, Ada Tumpang Tindih Agenda?, APBD Tidak Sah Tanpa Paripurna

oleh -3.1K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) menetapkan paripurna penetapan APBD tahun 2020 digelar Senin (23/12/2019), ternyata ditanggal itu Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dalam liburan Natal dan Tahun baru. Sidang itupun akhirnya tidak dihadiri Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun dan jajarannya. Pakar tata negara berpendapat perda APBD tidak sah jika tidak ditetapkan lewat paripurna terbuka.
Kalangan DPRD merasa bupati TTS sudah melecehkan lembaga DPRD dengan tidak menghadiri Paripurna apalagi jadwal paripurna itu telah ditetapkan sebelum Bupati mengeluarkan surat edaran libur ASN.
Wakil Ketua DPRD TTS, Relygius Usfunan mengatakan penetapan jadwal paripurn oleh Banmus ditetapkan bersama Pemkab TTS. “Penetapan jadwal paripurna itu ada Asisten III Setda TTS, Maxi Oematan bersama sejumlah OPD  mewakili Bupati TTS jika jadwal paripurna penetapan APBD pada hari libur, mestinya disampaikan saat Banmus. Sekarang bilang paripurna menyalahi aturan. Padahal  PP 12 tahun 2018 pada pasal 13 mengamanatkan bahwa keputusan Banmus final dan mengikat. Keputusan Banmus, mau di hari libur sekalipun dianggap tetap sah,”kata Usfunan.
Ia menambahkan jika APBD tidak diparipurnakan, maka secara legalitas penetapan APBD tidak berlaku maka program/kegiatan tidak dapat dilakasanakan, dan tentu akan mengacu pada perda APBD tahun 2019 yang merupakan perencanaan program/kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.
Sementara Wakil Ketua II, Yusuf Soru mengatakan, jadwal Banmus telah dibuat pada 9 Desember sementara edaran libur hari raya natal dan tahun baru, dikeluarkan Pemda pada 11 Desember.
“Seharusnya Bupati sudah tahu bahwa 23 Desember ada paripurna penetapan APBD. Nah jika  beliau berkeras seperti ini, yah rakyat yang jadi korban.
Kami  mau dukung Pemerintah untuk bangun TTS, namun  kalau seperti ini tentu rakyatlah yang  dirugikan,” tandas Yusuf.
Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun  mengatakan, ia tidak bersedia menghadiri rapat paripurna penetapan APBD karna sudah keluarkan surat edaran yang telah ia tandatangani dan didistribusikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan dan Bagian di lingkup Pemda TTS bahwa libur hari raya Natal dan Tahun Baru terhitung tanggal 23 Desember 2019 hingga tanggal 3 Januari 2020 mendatang.
Sehingga jika ia menghadiri acara paripurna penetapan APBD 2020 di hari libur, maka tentu ia dianggap tidak mentaati aturan yang dibuatnya.
Agenda paripurna menurutnya  telah ia konsultasikan dengan sejumlah pihak berkompeten dan dari hasil konsultasi itu, disarankan untuk tidak menghadiri acara paripurna penetapan APBD 2020 senilai Rp 1,6 triliun di hari libur.
Bupati Eppy menegaskan akan melaksanakan program/kegiatan 2020 dengan merujuk pada program/kegiatan APBD 2020 pasalnya seluruh tahapan pelaksanakan program kegiatan APBD 2020 telah melalui mekanisme pembahasan penetapan APBD, hanya saja belum dilakukannya paripurna penetapan dan itu tidak berdampak pada pelaksanakan program  APBD tahun 2020.
Pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang,Jhon Tubahelan yang diminta komentarnya menyampaikan sangat disesalkan karena jadwal paripurna ditetapkan saat liburan. Jika demikian kata Tubahelan terkesan ada tumpang tindih agenda pemerintah dan bisa juga karena kurangnya koordinasi baik antara dua lembaga tersebut.
Ia menambahkan sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemda,.APBD harus ditetapkan melalui paripurna terbuka dan jika itu tidak terjadi maka APBD dimaksud tidak sah. “Penetapan APBD harus melalui rapat paripurna terbuka jika tidak APBD tidak sah,”kata Tubahelan. (Ric/Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *