Data Anggaran Belanja Dalam LKPJ Berbeda Dengan Perda APBD, Selisihnya Rp 59,7 Miliar

oleh -1.2K views
Kota SoE,fakta-tts.com – Panitia khusus (Pansus) LKPJ bupati TTS tahun 2019 menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan laporan hasil kerja yang disampaikan dalam paripurna Senin (13/7/2020) di ruang sidang DPRD TTS.
Kesimpulan pansus dalam sejumlah catatan strategis disajikan dalam paripurna yang dihadiri oleh bupati TTS, Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun,ST,MM dan sejlah pimpinan OPD tersebut.
Salah satunya soal perbedaan data yang tercantum dalam LKPJ kepala daerah tahun 2019 dengan data yang termuat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang APBD tahun anggaran 2019.
Menurut Pansus, Penyajian data yang tidak lengkap sebagai akibat dari tidak adanya analisa terhadap dampak dari kegiatan yang telah dihasilkan,serta masih lemahnya sistem up-date data dan informasi yang dimiliki terutama data belanja APBD. Pada table data dokumen LKPJ 2019 menyebutkan total anggaran belanja 2019 sebesar Rp. 1.637.251.645,05 sementara dalam dokumen Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang APBD tahun anggaran 2019, serta Perbup TTS Nomor 48 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten TTS menyebutkan total belanja APBD TTS sebesar Rp. 1.577.499.259.319,00 sehingga terjadi selisih tentang data belanja APBD TTS Tahun 2019 antara dua dokumen tersebut sebesar Rp. 59.752.386.215,05.
Pansus juga menyoroti pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 oleh OPD-OPD dimana ditemukan sejumlah persoalan dihampir seluruh OPD sebagaimana yang diberitakan media massa selama proses kerja Pansus. Seperti di OPD Kesehatan terdapat sejumlah masalah di Puskesmas-Puskesmas yang dikunjungi  Pansus, baik fisik bangunannya, ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Untuk PRKP juga Pansus menemuman sejumlah persoalan terutama jaringan air bersih yang belum dinikmati masyarakat. PUPR juga demikian, ditemuka sejumlah embung yang sudah dikerjakan tidak bermanfaat bagi masyarakat alias mubazir, dan sejumlah temuan lainnya yang menjadi rekomandasi Pansus baik kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dan temuan lainnya yang menyebabkan timbulnya adanya kerugian negara maka akan direkomandasikan ke Aparat Penegak hukum.
Bupati TTS Egusem Piter Tahun menyambut baik dan respon positif terhadap laporan hasil kerja Pansus.
“Terhadap Laporan hasil kerja Pansus DPRD terhadap LKPJ, tentunya kita sambut baik rekomandasi Pansus.  Yang akan kita tindaklanjuti ya kita tindak lanjuti, tentunya dengan skala prioritas. Untuk rekomandasi ke aparat penegak hukum,  kita tidak ikut campur karena itu kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Bupati Eppy Tahun.
Ia mengatakan  pada dasarnya rekomandasi dan catatan strategis Pansus DPRD terhadap LKPJ untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten TTS tercinta. (Yef)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *