Perda APBD TTS 2020 Belum Diketuk, 2 Anggota DPRD Siap Tidak Gajian

oleh -6.1K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Memasuki tahun anggaran 2020, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, belum punya Peraturan daerah (perda) APBD yang menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan di tahun anggaran 2020.
Rancangan Perda tersebut sudah selesai dibahas dan disetujui DPRD TTS pada November 2019 namun hingga Senin (6/1/2020) belum ditetapkan bersama oleh Pemda dan DPRD TTS dalam sidang paripurna.
Anggota DPRD TTS dari fraksi PKPI, Uksam Selan dan Hendrik Babbys dari fraksi NasDem mengatakan telatnya pengesahan perda tersebut adalah masalah serius yang punya dampak kurang baik terhadap pembangunan. Tak hanya merugikan masyarakat namun hak anggota DPRD TTS pun terancam hilang setidaknya untuk enam bulan. “Dampaknya dana DAK dan DAU akan dipotong 20 persen, rakyat rugi karena dana pembangunan bisa terpotong hampir Rp 300 miliar dari APBD 2020 Rp 1,6 triliun, dewan juga bisa tidak terima gaji selama enam bulan,”kata Uksam dan Hendrik kepada wartawan di lobi kantor DPRD TTS, Senin (6/1/2020).
Keduanya mengatakan siap jika aturan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemda tersebut diterapkan. “Mau bagaimana lagi aturan sudah begitu, kami siap saja (tidak terima gaji enam bulan) tapi bagaimana dengan masyarakat karena anggaran ratusan miliar yang menjadi hak masyarakat terpotong akibat kondisi ini,”kata Hendrik.
Ketua farksi NasDem ini menginginkan ada reaksi dari masyarakat atas kondisi yang baru pertama kali terjadi di TTS yang mana perda APBD tidak jadi diketuk dalam waktu yang disyaratkan aturan. “Saya mau, ada reaksi dari masyarakat terhadap kondisi ini. Mau ajukan mozi tidak percaya, demo atau apa silahkan karena ini persoalan besar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,”katanya.
Uksam Selan mengatakan keterlambatan penetapan APBD tersebut bukan salah DPRD karena paripurna untuk mengesahkan APBD tersebut sudah dijadwalkan tanggal 23 Desember 2019 namun karena bupati tidak hadir maka pengesahan tidak bisa dilakukan. “Ini (APBD belum ditetapkan) jelas salah, tapi salahnya bukan di DPRD, kita sudah agendakan tapi pemerintah tidak hadir alasannya libur. Ini alasan yang tidak pas, kenapa gubernur saja Lantik pejabat dihari Minggu. Ini untuk kepentingan daerah jadi saya pikir tak masalah kalau bupati hadir meski sudah libur. Kalau bilang nomor registrasi itu belum ada, ya hadir saja kan itu bupati bisa disampaikan langsung dalam paripurna,”katanya.
 
Ia mengibaratkan kondisi persoalan APBD TTS tahun 2020 membuat kabupaten TTS seperti dalam ceritera kapal Titanik yang pecah dan tenggelam di samudera lepas, yang mana nahkoda dan penumpang sendiri-sendiri mencari selamat. “Ini ibarat ceritera kapal Titanik. Kapal pecah, masing-masing cari selamat,”katanya.
informasi yang diperoleh, Badan musyawarah (BANMUS) DPRD sudah mengagendakan rapat pada Senin (6/1/2020) untuk membahas waktu paripurna pengesahan/penetapan perda tersebut.  Namun belum diketahui kapan paripurna digelar.
Sebelum rapat BANMUS, bupati Eppy Tahun bersama sekda Marten Selan bertemu tiga pimpinan DPRD TTS. Belum diketahui materi pembahasan para petinggi TTS itu namun kuat dugaan pertemuan tersebut membahas tentang paripurna penetapan perda tersebut oleh DPRD dan Pemda TTS.(jmb)
_____________
Foto: Hendrik Babbys dan Uksam Selan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *