Ini Yang Dibicarakan Pemda TTS dan KPK

oleh -1.9K views
Kota SoE,Fakta TTS-Dua orang Pejabat dari KPK RI, Kamis (30/8/2018) pagi mendatangi kantor kantor bupati TTS. Mereka bertemu dengan sekda Marten Selan,SH dan sejumlah pejabat lingkup pemda TTS di ruang rapat sekda.
Pertemuan berlangsung sekitar dua jam sejak kira-kira pukul 10.00 wita.
Usai pertemuan sekda Marten Selan kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan pertemuan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup pemda TTS.
“Tujuan KPK datang itu dalam rangka rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi di TTS. ada banyak hal yang kita bicarakan untuk mencegah terjadinya korupsi ini. Mulai dari perencanaan program, penganggaran, pengawasan hingga SDM terkait penataan perangkat daerah,”kata Marten Selan.
Ia mengatakan dari data yang dihimpun, KPK melihat perlunya pembenahan sistim perencanaan, penggaran, pengawasan program hingga penataan struktur perangkat birokrasi. “dari perencanaan, penganggaran dan pengawasan menurut KPK itu sudah harus online sehingga gampang di akses secara luas. soal penempatan aparatur dalam posisi jabatan juga harus sesuai latar belakang pendidikan. jadi yang urus rawat orang dia tidak bisa duduk dijabatan kelola uang. KPK temukan ada penempatan pejabat di TTS yang tidak sesuai di beberapa instansi, seperti di rumah sakit dan dinas kesehatan,”katanya
Ia menambahkan KPK juga mengingatkan soal pentingnya penyampaian informasi-informasi kegiatan/program pemerintah secara online sehingga mudah dan cepat diakses publik seiring perkembangan tekhnologi. Terkait ini diakui sekda Selan, peran dinas kominfo perlu dibenahi agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapat informasi. “Kominfo harus jadi sentra informasi bagi masyarakat, kita akan benahi ini. saya saja tadi ditanya ada pakai WA (WhatsApp) atau tidak karena bilang dengan WA informasi bisa lebih cepat, sekarang saya sudah ada nomor WA,”kata sekda Marten Selan yang memberitahukan nomor layanan WA-nya yang baru diaktifkan.
Dijelaskan, menurut KPK upaya pencegahan terjadinya korupsi harus dimulai dengan sistim perencanaan, penganggaran, pengawasan yang mudah diakses publik. SDM yang berada dalam sistim tersebut juga benar-benar harus sesuai basic ilmu sehingga memahami betul tupoksinya supaya tidak buat salah. “jadi menurut KPK pencegahan korupsi di birokrasi itu harus dimulai dari akarnya yakni dari perencanaan hingga SDM dalam perangkat daerah. Jabatan sekda saja dibilang standarnya harus S2, saya S1 sehingga kedepan perlu dibenahi,”katanya.
Ditambahkan dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk dilakukan review rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi tersebut pada 15 September 2018 dan selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, rencana aksi tersebut akan ditandatangani bersama. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *