Inspektur Belum Mau Bicara Soal Tindak Lanjut Temuan ADD Bena

oleh -1.4K views
Kota SoE, Fakta TTS-Kepala Inspektorat kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Yakobis Nahas belum mau bicara memberikan penjelasan soal hasil pertemuannya dengan sejumlah warga desa Bena terkait dengan tindak lanjut temuan dugaan penyimpangan keuangan Alokasi Dana Desa Bena tajun 2011 sebesar Rp 96 juta. Warga menemui inspektorat untuk mempertanyakan tindak lanjut temuan tersebut yang tidak jelas bagi mereka.
“Saya belum bisa sampaikan nanti besok saya lapor pak bupati dulu, hasilnya bagaimana baru disampaikan,”kata Nahas usai pertemuan tersebut.
Sementara Denli Dethan, salah seorang warga usai pertemuan mengatakan dalam pertemuan tersebut pihak inspektorat mengakui adanya temuan tersebut. Dan hingga Senin (26/3/2018) belum ada pengembalian dari pihak Aparat desa setempat meski sudah disurati berulang kali.
Dikatakan sesuai hasil pemeriksaan, inspektorat menyampaikan kepada mereka kalau ada dua temuan yakni untuk kades waktu itu, L.B Nabuasa (almarhum) sebesar Rp 4,4 juta namun itu sudah dikembalikan dan ada temuan yang belum dikembalikan yakni Charles Nabuasa (sekretaris desa) Rp 40,5 juta lebih, Daniel Nau Rp 40,5 juta lebih dan ada lagi temuan untuk Charles dan Daniel masing-masing Rp 8,3 juta yang belum dikembalikan.
Charles Nabuasa, yang tiba-tiba muncul di kantor inspektorat bersama Abia Nabuasa dan Gustaf Nabuasa saat dikonfirmasi mengatakan ia tidak tahu soal temuan tersebut karena dia tidak pernah mendapat informasi apapun termasuk panggilan dari inspektorat TTS terkait pengembalian dana tersebut. “Saya tidak tahu ada temuan tersebut. Saya tidak pernah terima surat apapun dari inspketorat soal temuan tersebut,”kata Charles yang menolak memberi penjelasan panjang lebar kepada wartawan terkait temuan tersebut.
Sementara Gustaf Nabuasa mengatakan ia melihat ada upaya untuk mengganjal proses pelantikan Charles Nabuasa sebagai Kades Bena terpilih karena persoalan tersebut baru diangkat setelah Charles terpilih sebagai kades. “Kami melihat seperti ada upaya untuk mengganjal proses pelantikan kades terpilih. Kenapa sebelum ada kepastian hasil pilkada hal ini tidak dimunculkan tapi setelah pilkades ada hasil baru dimunculkan. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *