Lewat Reses DPRD, Warga Minta Pemerintah Benahi Persoalan-Persoalan Ini

oleh -3.5K views
Kota SoE, Fakta TTS-Segenap pimpinan dan anggota DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyelesaikan masa reses pertama tahun 2018 ini pada 31 Maret kemarin. Sejumlah persoalan terangkum dari hasil turun lapangan ke-40 anggota DPRDTTS di lima daerah pemilihan (dapil) di 32 kecamatan.
Kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan yang rusak parah, air bersih yang sulit diperoleh dan persoalan kebutuhan listrik masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang ditemui Ruba Banunaek, Hendrik Babis, Imanuel Olin dan Semmy Sanam di dapil mereka.
Hendrik Babbis kepada Fakta TTS di kantor DPRD TTS, Senin (9/4/2018) mengatakan di tiga titik reses yang dilakukan di kecamatan Kolbano, Kualin, Kuanfatu, Amanuban selatan dan Noebeba masyarakat umumnya mengangkat persoalan infrastruktur jalan yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan salah satunya ruas Pope-Kuanfatu yang dikatakan rusak parah. “ruas Pope-Kuanfatu itu kalau hujan tidak bisa lewati kedaraan. Kerusakan itu dari.ujung aspal di titik Oebali sampai Kuanfatu sekitar 18 kilometer,”katanya. Jalan tersebut merupakan salah satu dari 19 ruas jalan kabupaten yang masuk dalam target capaian pembangunan menengah daerah kepemimpinan bupati Ir Paul Mella,M.Si dan wakilnya Drs. Obed Naitboho,M.Si.
Khusus di kecamatan Amanuban selatan kata dewan asal partai NasDem ini bahwa masyarakat setempat terutama pemilik lahan sawah di area Bena dan Linamnutu sangat mengkuatirkan kerusakan saluran irigasi bendungan Linamnutu karena adanya kikisan air sungai di titik Hausunaf yang nyaris sampai di pintu air saluran irigasi persawahan. “Kalau terkikis terus maka pintu air dan saluran irigasi bisa rusak dan itu mengamcam pengolaan lahan di sawah Bena karena irigasi rusak, sawah kering. Warga.minta buat penahan semacam bronjong agar saluran dan pintu air terlindung dari kikisan air,”katanya.
Selain persoalan itu kata Hendrik di desa Pana kecamatan Kolbano warga mengharapkan pemda TTS menyampaikan hasil pemeriksaan pemanfaatan dana desa ke masyarakat karena warga disana tidak pernah mendapat informasi jelas soal realisasi pemanfaatan dana desa.
Warga di dapil IV tersebut tambah Hendrik juga menghendaki agar dinas kependudukan dan catatan sipil bisa turun lapangan untuk memproses dokumen kependudukan bagi mereka karena mereka dihadapkan pada persoalan transportasi untuk mengurus dokumen identitas mereka di ibukota kabupaten.
Sama halnya dengan warga di dapil IV, Imanuel Olin, wakil partai Gerindra mengatakan masyarakat di dapil II yakni kecamatan Polen, Amantun utara, Oenino, Amanuban tengah, Amanuban timur, Fatukopa, Fautmolo dan Kokbaun, umumnya juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan dan ketersediaan air bersih bagi mereka. “Aspirasi yang menonjol di dapil saya itu masih soal infrastruktur jalan dan air bersih. Memang sudah ada pembangunan namun belum semua terselesaikan sehingga masyarakat minta hal-hal itu yang dibenahi,”katanya.
Semmy Sanam, utusan partai Demokrat mengatakan petani di wilayah Molo mengeluhkan soal pupuk subsidi yang persoalannya tidak hanya pada sulit diperoleh namun waktu perolehannya juga telat karena petani baru dapat pupuk setelah masa tanam selesai. Ada juga petani mengalami kekurangan jumlah dari yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan mereka.
“diistribusi pupuk subsidi juga jadi persoalan serius di masyarakat. Mereka sulit dapat. Kalau dapat pun itu terlambat dari jadwal tanam. Saat tanam pupuk belum ada setelah selesai tanam baru pupuk ada itupun kurang tidak sesuai dengan kebutuhan lahan, jadi mereka minta distribusi pupuk subsidi dibenahi agar diperoleh tepat waktu saat dibutuhkan dan jumlahnya sesuai kebutuhan,”katanya.
Ruba Banunaek, anggota fraksi partai Golkar asal dapil III Amanatun mengatakan
masyarakat kecamatan Amanatun selatan, Kie, Nunkolo, Boking, Kotolin, Toinas, Santian dan Noebana mengeluhkan soal listrik yang sebagian besar desa-desa di wilayah itu belum ada. “Sebagian besar desa-desa di wilayah itu belum ada listrik makanya mereka minta jaringan listrik masuk disana,”kata Ruba sesaat sebelum menuju kantor PLN SoE.
Kondisi ruas jalan Oinlasi-Boking dan Noetoko-Bobe yang rusak parah dan sulit dilewati saat hujan kata Ruba juga menjadi persoalan penting yang tengah digumuli pembenahannya oleh warga di wilayah itu. “Itu jalan kalau gerimis saja susah lewat karena memang rusaknya sudah parah sekali. Aspal di ruas jalan itu dibangun saat jaman pak Pit Tallo (Almarhum) bupati,”katanya.
Wakil ketua DPRD TTS, Imanuel Olin mengatakan hasil reses tersebut akan dirangkum dan dimasukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan ke pemda TTS pada sidang pembahasan LKPJ bupati yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sekretaris DPRD TTS, Robbi Selan mengatakan hingga Senin (9/4/2018) sudah ada beberapa anggota DPRD TTS yang memasukan laporan hasil resesnya ke sekretariat dewan (setwan).
Sidang penyampaian LKPJ kepala daerah sendiri belum dijadwalkan karena dokumen LKPJ belum diterima DPRD sehingga badan musyawarah (banmus) DPRD belum menggelar rapat untuk menentukan jadwal sidang. “Sudah ada beberapa anggota dewan yang masukan laporan reses. Aturannya satu minggu setelah reses harus dimasukan. Soal sidang penyampaian LKPJ, jadwalnya tergantung dokumen dari pemda. Sampai hari ini kita belum terima sehingga banmus belum rapat untuk tentukan jadwal sidang,”katanya. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *