Mantan Bupati, Wakil, Sekda & DPRD di TTS, Surati Gubernur 

oleh -1.6K views

Kota SoE, Fakta TTS-Sejumlah tokoh masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan kabupaten TTS seperti bupati, wakil bupati, sekda, asisten bupati, kepala dinas dan anggota DPRD TTS akhirnya mengambil sikap setelah mencermati kondisi pemerintahan yang terjadi di daerah itu pasca pengunduran diri Ir. Paul Mella,M.Si dan Drs. Obed Naitboho,M.Si dari jabatan bupati dan wakil bupati TTS untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan DPRD NTT serta kekosongan dua posisi asisten bupati yang dilepas Eppy Tahun dan Oktovianus Nabunome karena ikut Pilkada TTS dan pensiun.

Lewat surat bertanggal 29 Oktober 2018 yang copiannya diterima Fakta TTS, Jumat (2/11/2018), Daniel A. Banunaek dan Cornelis Tapatab-mantan bupati TTS, Junus E. Tahun-Konay wakil bupati TTS, Alfred M. Kase-mantan sekda TTS, Godlief Tone, Habel Hitarihun dan Daniel Taneo-mantan kepala dinas serta Hariman Adisuparto-mantan anggota DPRD TTS dan Ferdy Tanoni-ketua yayasan Peduli Timor barat, menyampaikan kepada gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar kondisi kefakuman posisi jabatan di level pengambilan kebijakan tersebut tidak berlarut yang akibatnya pada penyelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.
Mereka meminta agar gubernur NTT secepatnya melakukan pelantikan bupati-wakil bupati TTS setelah MK RI menerbitkan  putusan sengketa Pilkada TTS yang kini masih berlangsung.
“Kami beberapa tokoh masyarakat menyadari bahwa kesejahteraan,keselamatan/kehidupan rakyat itu adalah hukum tertinggi maka diharapkan bapak gubernur dan menteri dalam negeri agar dapat mempercepat pelantikan bupati-wakil bupati TTS terpilih seusai ditetapkannya keputusan MK RI terhadap keputusan pleno KPU TTS tentang hasil pilkada TTS,”tulis para tokoh dalam surat tersebut.
Disampaikan dari kondisi kekosongan sejumlah jabatan penting tersebut maka terjadi ketimpangan beban tanggungjawab yang efeknya pada kelancaran penyelenggaraan prmbangunan oleh pemerintahan kepada masyarakat.
“Kami percaya bahwa pemerintahan presiden Joko Widodo dan pemerintahan gubernur NTT saat ini tidak membiarkan rakyatnya larut dalam situasi yang tidak menentu karena kehilangan induk sebagai pimpinan,”tulis para tokoh pada poin 4 dan 5 surat yang tembusannya disampaikan ke Mendagri,ketua DPRD NTT, Pemda dan DPRD TTS tersebut.
Listrik kantor bupati di putus PLN
Pada Kamis (1/11/2018) malam, kantor bupati TTS gelap karena PLN memutuskan sementara aliran listrik ke gedung tersebut. Kabarnya hal itu dilakukan PLN karena bagian umum sekretariat daerah TTS menunggak pembayaran listrik.
Sekda TTS, Marten Selan,SH yang juga sebagai Plh.bupati yang dikonfirmasi pertelepon, Jumat (2/11/2018) siang membenarkan itu.
“Iya memang begitu (listrik kantor bupati padam) karena belum bayar listrik untuk bulan Oktober. Tapi sekarang sudah menyala karena tadi sudah bayar. Gelap hanya satu malam saja,”kata Selan.
Sekda Marten Selan tidak tahu soal jumlah tunggakan pembayaran listrik kantor bupati TTS bulan Oktober yang baru dibayar tersebut. “Itu nanti tanya ke bagian umum saja mereka yang tahu itu,”katanya.
Informasi yang diperoleh Fakta TTS, keterlambatan pembayaran itu karena DPA perubahan bagian umum Setda TTS telat ditandatangani pejabat berwenang sehingga dana bagian umum tidak bisa dicairkan. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *