Masalah di Dispendukcapil TTS, DPRD & Dinas Sudah 2 Kali Stuba, Hasilnya ?

oleh -3.3K views
Kota SoE,Fakta TTS-Persoalan layanan penerbitan dokumen kependudukan di dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat karena terjadi antrian berjubel dan memakan waktu lama bagi masyarakat mendapatkan dokumen yang dibutuhkan sudah berlangsung bertahun-tahun dan ternyata persoalan itu sudah direspon DPRD dan Dispenduk TTS dengan melakukan studi banding (Stuba) dua kali ke Surabaya,Jawa Timur tahun 2016 dan ke Kota Batam, kepulauan Riau pada Oktober 2017. 
 
“Kita sudah dua kali stuba soal ini. itu di tahun 2016 di Surabaya dan Kota madya Batan tahun 2017 kemarin. Studi itu untuk cari solusi persoalan penerbitan dokumen kependudukan yang kita hadapi di TTS. disana itu pelayanannya bagus sehingga kita dengan dinas kesana untuk pelajari sistim pelayanannya seperti apa untuk kemudian diterapkan disini (TTS),”kata Thomas Lopo, salah satu anggota Komisi I DPRD TTS yang ikut dalam stuba tersebut.
 
Dikatakan yang didapat dari stuba di dua tempat tersebut diantaranya ada pendelegasian tugas yang jelas untuk masing-masing jenis dokumen kependudukan misalnya, KTP, Akta, Kartu Keluarga dan lainnya. “disana pendelegasian tugas perjenis dokumen itu jelas. ada petugas khusus untuk KTP, KK dan lainnya. jadi saat warga datang, petugas itu langsung arahkan ke loket yang sudah disiapkan sesuai dokumen yang mau diurus,”jelas Thomas Lopo.
Selain itu tambah Thomas, ada juga pendelegasian layanan ke kecamatan sehingga dinas hanya mengurus penerbitan dokumen. misalnya urusan pemotretan untuk KTP dilayani di kecamatan.
Dikatakan apa yang diperoleh dalam stuba tersebut sudah didiskusikan dengan dispenduk capil setelah stuba tersebut. dan dalam diskusi tersebut kata Thomas komisi sudah menyarankan ke dispenduk untuk terapkan apa yang didapat di dua tempat itu di kabupaten TTS, namun fakta yang terpantau oleh Thomas Lopo, dispendukcapil belum menerapkan secara optimal apa yang disarankan DPRD. “kita sudah sarankan untuk terapkan pola yang ada di dua daerah itu namun kelihatannya belum optimal diterapkan,”katanya.
sementara Yudi Selan, anggota Komisi I lainnya mengatakan ia melihat ada tiga hal penting yang perlu dibenahi dispenduk TTS yakni bangunan, sarana prasarana dan tenaga. “bangunan harus lebih luas untuk menampung warga yang datang mengurus, ala perekam harus siap di kecamatan dan operator kurang. ini tiga hal yang perlu disikapi untuk mengatasi masalah ini,”kata Yudi. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *