Rasionalisasi Belum Tutup Devisit APBD TTS

oleh -1.1K views
Kota SoE, Fakta TTS-Upaya Rasionalisasi anggaran yang dilakukan Badan anggaran (Banggar) DPRD TImor Tengah Selatan (TTS) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TTS provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengatasi persoalan devisit APBD TTS tahun 2018 belum menutup kebutuhan anggaran pemda TTS sebesar Rp 110 miliar lebih.
Dua anggota Banggar, Semmy Sanam dan Yudi Selan kepada Fakta TTS di Polres TTS, Kamis (7/6/2018) mengatakan rasionalisasi hanya menghasilkan Rp 45 miliar lebih dari beban kebutuhan anggaran pemda TTS sebesar Rp 110 miliar lebih. Kebutuhan anggaran pemda tersebut untuk membiayai kekurangan Gaji PNS Rp 17.642.818.337,72, Penganggaran kembali dana hibah rehabilitasi dan konstruksi pascabencana dari pemerintah pusat ke pemda sebesar Rp 8.850.128.700 dan luncuran program fisik dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebesar Rp 88 miliar lebih.
“hasil rasionalisasi di banggar hanya Rp 45 miliar sekian dari total devisit 110 miliar lebih,”kata Semmy Sanam.
Anggota fraksi Demokrat ini menjelaskan dana Rp 45 miliar hasil rasionalisasi tersebut hanya akan digunakan untuk menalangi tunggakan pembayaran sejumlah program kegiatan fisik yang diluncurkan tahun 2017 lalu. sementara dua item kebutuhan lain yakni gaji dan dana pasca bencana akan dibahas di paripurna APBD 2018 perubahan.
“itu hanya untuk talangi luncuran kegiatan fisik khusus tahun 2017 saja karena ini yang sangat mendesak, ada tuntutan pembayaran dari pihak ketiga pelaksana proyek karena mereka sudah selesaikan pekerjaan tapi belum dibayar lunas,”katanya.
Sementara untuk dua persoalan lain yakni kekurangan Gaji Rp 17.642.818.337,72 dan Penganggaran kembali dana hibah rehabilitasi dan konstruksi pascabencana dari pemerintah pusat ke pemda sebesar Rp 8.850.128.700, akan dibawa ke paripurna pembahasan APBD 2018 perubahan. ini karena kata Semmy, Rasionalisasi hanya merupakan penyempurnaan APBD sehingga jika rasionalisasi juga dilakukan untuk dua persoalan tersebut maka hal itu akan berdampak pada struktur APBD karena jumlah anggaran yang dirasionalisasi terlalu besar, Rp 110 miliar lebih.
“untuk kekurangan gaji dan dana hibah pasca bencana itu pembahasannya akan dibawa ke APBD perubahan. untuk kekurangan gaji kita minta pemda hitung ulang dari proporsi gaji. nanti dibahas di perubahan APBD.
kalau semua mau dilakukan rasionalisasi dampaknya bisa ke struktur APBD karena jumlahnya besar, Rp 110 miliar lebih, padahal rasionalisasi ini untuk penyempurnaan APBD saja,”katanya
Sebelumnya di pembukaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pemda melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) menyampaikan devisit APBD 2018 mencapai Rp 114.332.831.766,55.
Pemda membutuhkan anggaran sekitar Rp 115.033.521.106,72 untuk menutup Kekurangan gaji PNS sebesar Rp 17.642.818.337,72, Dana luncuran Rp 88.540.574.069 dan Penganggaran kembali dana hibah rehabilitasi dan konstruksi pascabencana dari pemerintah pusarlt ke pemda sebesar Rp 8.850.128.700.
Untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan tersebut menurut pemerintah rasionalisasi anggaran bisa ditempuh dengan asumsi Silpa sebesar Rp 119.197.708.313,59 dikurangi devisit Rp 114.332.831.766,55 maka masih terdapat surplus anggaran sebesar Rp 4.854.876.547,04. angka surplus tersebut menurut pemda jika dihadapkan dengan kebutuhan dana untuk membiayai ketiga kegiatan tersebut sebesar Rp 115.033.521.106,72 maka perlu dirasionalisasikan anggaran kegiatan sebesar Rp 110.178.644.559,68 yang diperoleh dari Rp 115.033.521.106,72 dikurangi Rp 4.854.876.547,04.

Untuk menjawab kekurangan anggaran Rp 110.178.644.559,68 maka akan dilihat konsistensi program kegiatan dari KUA/PPAS sampai dialokasikan pada APBD dan melakukan rasionalisasi pada perangkat daerah yang berkontribusi terjadinya luncuran.
Hasil pembahasan Banggar tersebut sementara dibawa ke pemprov NTT untuk dikonsultasikan.jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *