Rekanan Datang Lagi, Sekda TTS: “Kita Pasti Bayar”

oleh -2.3K views

Kota SoE, Fakta TTS-Sekretaris daerah (sekda) Timor Tengah Selatan (TTS) Marten Selan,SH, mengatakan Selasa (24/9/2018) siang, ia kembali didatangi sejumlah rekanan pelaksana proyek di kabupaten TTS yang jasanya belum terbayar lunas oleh pemda TTS.

“iya mereka datang temui saya di ruangan soal pembayaran hutang itu. soal itu pasti kita bayar. anggarannya sudah siap dialokasikan lewat perubahan anggaran ini,”kata Marten Selan kepada wartawan usai mengikuti sidang paripurna pembahsan rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD perubahan TTS tahun 2018.

Dijelaskan jika Peraturan daerah (perda) APBD perubahan 2018 sudah ditetapkan akan ditindaklanjuti dengan proses pembayaran.

Pembahasan ranperda APBD perubahan itu diharapkan bisa tuntas dalam bulan Semptember 2018 ini sehingga beban pemda menjadi berkurang. “kalau APBD perubahan diketok dalam September ini maka kita langsung bayar. jadi tergantung paripurna di DPRD saja. kalau selesai dalam bulan ini maka kita bisa proses pembayarannya karena anggaran sudah siap,”katanya.

Sebelumnya di ruang kerjanya sekda Marten Selan pernah mengatakan bahwa ada Rp 45 miliar yang disiapkan pemda lewat anggaran perubahan 2018 ini untuk membayar hutang pemda ke rekanan. Total hutang pemda sejak tahun 2012 sampai 2017 mencapai Rp 88 miliar lebih itu.

Sementara David Boimau, anggota Banggar DPRD TTS kepada Fakta TTS di kantor DPRD TTS, Rabu (25/9/2018) mengatakan sesuai agenda yang ditetapkan Badan musyawarah (Banmus) DPRD TTS, paripurna tersebut dijadwalkan berakhir pada 4 Oktober 2018, namun tengah diupayakan untuk memaksimalkan waktu yang ada sehingga paripurna bisa ditutup tanggal 30 September 2018.

Dikatakan David, andaikata paripurna berakhir tanggal 4 Oktober 2018 sesuai jadwal maka dipastikan pelaksanaan anggaran kembali mengacu pada APBD induk 2018 yang artinya jika itu yang terjadi maka hutang kepada rekanan belum bisa dibayar karena anggarannya tidak ada dalam APBD induk.
“sesuau permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018, kalau sampai tanggal 30 September tahun 2018 APBD perubahan belum selesai maka  akan menggunakan APBD Induk 2018. itu artinya tidak ada anggaran untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga. banyak masalah akan muncul,”katanya.

Ia mengatakan pembayaran untuk pihak ketiga ini juga harus selektif dan hati-hati karena dalam aturan pembiayaan terhadap dana luncuran ada aturan yang mengatur tentang layak tidaknya pembayaran kepada pihak ketiga diluar waktu kontrak. “Anggaran diluncurkan kalau terjadi force mayor. aturan ini harus diperhatikan betul, tidak bisa asal bayar tapi harus audit dulu,”katanya.

Yarid Pasumain, perwakilan rekanan mengatakan mereka menemui sekda TTS untuk memastikan pembayaran tersebut karena informasi yang didengar bahwa jika APBD perubahan 2018 tidak jadi diketuk dalam bulan September 2018 ini maka dipastikan hak mereka belum bisa terbayar dan hal itu merugikan mereka. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *