Rekanan Ragukan Pernyataan Pemda-DPRD, Gugat Tetap Jalan

oleh -2.9K views
Kota SoE,Fakta TTS-Pihak rekanan meragukan komitmen pemda dan DPRD TTS yang akan menganggarkan pembayaran hak mereka dalam APBD perubahan tahun 2018 ini.
Yarid Pasumain, koordinator puluhan rekanan yang haknya belum terbayar mengakan mereka ragu pernyataan yang disepakati bersama dalam pertemuan Rabu (8/8/2018) malam di ruang Banggar DPRD TTS itu akan terealisasi karena DPRD dan Pemda menolak permintaan rekanan agar kesepakatan tersebut dibuat tertulis.
“kami minta kesepakatan itu dibuat tertulis agar jadi bukti pegangan bagi kami tapi dari pihak DPRD dan Pemda menolak. mereka bilang nanti tetap dianggarkan dalam APBD perubahan,”katanya.
Hasil pertemuan Rabu malam kata Yarid tidak berarti memghapus rencana mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemda TTS. Kata Yarid Pasumain pihaknya sementara berkoordinasi dengan rekanan lainnya untuk tetap mengupayakan langkah hukum gugatan perdata atau laporan pidana ke kepolisian.
“rencana gugat atau laporan pidana masih menjadi alternatif solusi kami dalam persoalan ini. kami sementara berkoordinasi dengan yang lain untuk upaya ini karena kami masih ragu apakah nanti bisa dianggarkan dalam perubahan APBD atau tidak,”katanya.
Jean Neonufa, ketua DPRD TTS mengatakan rekanan tak perlu kuatir karena dipastikan anggaran sekitar Rp 88 miliar akan disiapkan termasuk hak rekanan Rp 45 miliar dalam APBD perubahan tahun 2018.
Hanya saja pembayaran tidak bisa dilakukan dalam bulan Agustus ini karena DPRD dan pemda baru berproses untuk sidang sekitar 20 Agustus 2018. diperkirakan APBD perubahan baru ditetapkan akhir September sehingga baru dibayarkan setelah itu.
“solusinya bawa ke perubahan APBD. tanggal 20 Agustus mulai sidang perhitungan pertanggungjawaban keuangan 2017 oleh bupati, setelah itu KUA PPAS induk 2019 dan disambung KUA PPAS perubahan 2018. jadi paling top september APBD perubahan sudah oke. setelah itu baru bayar,”katanya.
Dikatakan dalam rapat itu permintaan pernyataan tertulis oleh rekanan tidak disanggupi atau ditolak karena rekanan meminta dalam pernytaan itu memuat kepastian waktu. pihaknya tak bisa menyanggupi itu karena dikuatirkan sidang molor dari waktu yang ditetapkan. jika terjadi demikian maka bisa dijadikan alasan persoalan bagi rekanan.
Ia mengatakan tak ada audit khusus oleh BPK terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan rekanan sebelum pembahasan APBD perubahan. “tidak ada saran audit dari depdagri sehingga tidak perlu diaudit,”katanya.
sementara Alfred Baun, mantan anggota DPRD NTT mengatakan hitang kepada pihak ketiga adalah dosa Pemda dan DPRD TTS. Dan DPRD dan Pemda TTS tidak bisa gunakan Anggaran baru untuk menebus hutang tersebut, karena hutang itu sebenarnya sudah ada dana dalam Perda APBD tahun tahun sebelumnya (2012-2017).
Artinya menurut Alfred uang sudah ada dalam Perda APBD sebelumnya untuk membiayai kegiatan proyek-proyek tersebut sudah dianggarkan dan harus dibayar dengan anggaran itu. “jika DPRD dan Pemda membahas untuk gunakan dana baru maka sangat jelas uang para kontraktor itu bisa diduga uang proyek-proyek di tahun-tahun lalu itu telah dikorupsi oleh pemilik Kegiatan dalam hal ini pemerintah. itu sudah jelas ada unsur kerugian keuangan negara. setiap dokumen kontrak yang ditandatangani oleh rekanan dan PPK didalamnya ada dana atau besaran anggaran biaya terhadap item kegitan itu. pemerintah dan DPRD harus jujur uang rekanan bernilai puluhan miliar yang belum dibayar sejak tahun 2012 itu disimpan dimana atau siapa yang hilangkan uang itu. sesuai mekanisme, setiap dana yang sudah di kontrakan kepada sebuah kegiatan adalah dana bertuan yang tidak bisa diprogramkan kepada kegiatan lain walaupun tidak.sempat terbayar karena limit waktu. yang jadi Masalah hari ini adalah kontraktor sudah kerjakan fisik yang dikontrakan dengan besaran biaya dan belum terbayar. DPRD dan pemerintah gunakan uang itu untuk kegiatan lain. Padahal dana itu adalah dana bertuan atau milik kontraktor yang belum dibayarkan saja. kesimpulannya adalah DPR dan Pemerintah jangan coba coba gunakan dana baru untuk bayar kontraktor dan Maslah ini sudah ada di meja KPK,”kata Alfred kepada Fakta TTS melalui layanan WhatsApp. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *