Soal Hutang Pihak Ketiga, David : “Yang Kontrak Lanjutan, Baiknya Dikaji Dulu”

oleh -3.4K views
Kota SoE, Fakta TTS-Setelah Pemda dan DPRD TTS menyetujui alokasi anggaran Rp 88 miliar dalam APBD perubahan tahun 2018 untuk membayar tunggakan jasa pihak ketiga dalam pekerjaan proyek tahun 2012 hingga 2017, pihak DPRD kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah melakukan pembayaran hutang tersebut.
David Boimau dan Niko Sole dua anggota DPRD TTS dari fraksi Hanura dan Golkar kepada Fakta TTS di kantor DPRD TTS,Senin (22/10/2018) mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian lebih dulu proyek mana yang patut dibayar dan mana yang belum perlu untuk dibayar dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku agar kelak tidak menimbulkan persoalan keuangan.
David dan Niko menyoroti kontrak atau batasan waktu penyelesaian pekerjaan oleh rekanan sebagai hal penting yang perlu dipertimbangkan  untuk dilakukan kajian oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan dengan pihak ketiga tersebut.
Pekerjaan yang tidak diselesaikan pihak ketiga sesuai waktu kontrak dan dijadikan alasan oleh dinas untuk membuat kontrak lanjutan atau meluncurkan anggaran ke tahun berikut adalah hal yang perlu dicermati dalam kajian tetrsebut karena aturannya kata David, anggaran suatu proyek diluncurkan apabila terjadi ‘force mayor’ atau hal luar biasa seperti bencana alam.
“Alasan keterlambatan harus di kaji dahulu, dinas tidak bisa langsung bayar tanpa audit. Harus ada tim investigasi dari Pemda,”kata David.
Setahu David dan Niko ada beberapa proyek di sejumlah SKPD diantaranya di dinas PU dan dinas kesehatan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan dibuat kontrak lanjutan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Tidak bisa ada kontrak lanjutan diluar tahun anggaran karena  saat selesai tahun anggaran dan pekerjaan tidak selesai dananya harus masuk Silpa. Kontrak diluar tahun anggaran itu sudah diluar aturan,”kata Niko Sole,ketua fraksi Golkar.
Dikatakan David, sesuai hasil pembahasan di DPRD, dari Rp 88 miliar itu hanya sekitar Rp 43 miliar lebih yang layak dibayar karena pekerjaan selesai sesuai kontrak. “Rp 88 miliar itu, dalam pembahasan kita lihat hanya Rp 43 miliar yang fisiknya layak dibayar. Sisanya perlu dikaji,”kata David.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *