Tak Mudah Bayar Hutang Rekanan, Perlu Audit BPK & Perubahan APBD

oleh -2.8K views
Kota SoE,Fakta TTS-Keinginan sejumlah rekanan penyedia jasa konstruksi di kabupaten TTS agar sisa pembayaran pekerjaan mereka sejak tahun 2012 bertotal Rp 45 miliar lebih dibayar pemda TTS dalam bulan Agustus 2018 ini tampaknya tak mudah untuk bisa direalisasikan pemda TTS. Ini karena direktorat jenderal (ditjen) otonomi daerah (otda) Kementerian dalam negeri (kemendagri) menyarankan agar lebih dulu dilakukan audit oleh BPK RI terhadap pekerjaan rekanan yang diluncurkan dan juga anggaran yang disiapkan harus terakomodir dalam APBD. Anggaran untuk pembayaran hak rekanan saat ini tidak dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2018 sehingga tak bisa dibayarkan sebelum ada perubahan APBD.
Demikian disampaikan Uksam Selan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTS menanggapi ancaman gugatan ganti rugi para rekanan jika hak mereka tidak dibayar pemda TTS dalam bulan Agustus ini.
Uksam mengatakan saran Kemendagri tersebut disampaikan ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan anggaran (Banggar) DPRD TTS mengkonsultasikan rencana pembayaran hak rekanan tersebut lewat penyempurnaan APBD bulan lalu.
Uksam  belum mengetahui apakah saran audit khusus BPK RI dari Depdagri tersebut sudah ditindaklanjuti pemda atau belum namun kata Uksam, menurut Depdagri audit tersebut penting untuk memastikan sebab atau alasan dana diluncurkan agar bisa diketahui persis beban anggaran pemda yang sebenarnya yang harus dibayar kepada rekanan.
Selain itu jelas Uksam, Depdagri juga menolak jika persoalan tunggakan pembayaran hak rekanan tersebut diselesaikan lewat penyempurnaan penganggaran karena akan mempengaruhi struktur APBD induk. Karena itu kata Uksam, Depdagri menyarankan agar penganggaran pembayaran hak rekanan tersebut dilakukan lewat pembahasan APBD perubahan setelah dilakukan audit oleh BPK.
Paripurna pembahasan APBD perubahan sendiri kata Uksam belum dijadwalkan dan diperkirakan baru diagendakan usai perayaan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 ini.
Karena itu menurut Uksam sangat tidak mungkin hak rekanan tersebut direalisasikan pemda TTS dalam bulan Agustus ini.
“Kita dukung agar hak para rekanan dibayarkan tapi itu tak bisa dibayar saat ini karena tidak ada anggarannya. itu baru bisa dibayar setelah pembahasan APBD perubahan karena disitu baru kita bisa masukan anggarannya. dan tentunya perlu ada audit BPK sehingga jadi dasar kuat pemda untuk bayar,”katanya. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *