Pemda TTS Masih Selalu Hadapi Persoalan Ini  Diakhir Tahun Anggaran

oleh -3K views
Kota SoE,fakta-tts.com – Sama seperti beberapa tahun sebelumnya, tahun 2019 ini Pemerintah daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) juga masih menghadapi persoalan yang sama soal  Kesibukan ektra petugas ASN di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di hari-hari terakhir penutupan kas daerah. Kesibukan tersebut akibat dari menumpuknya berkas kepengurusan pencairan keuangan yang masuk ke OPD.
Pantauan fakta-tts.com jelang penutupan pencairan anggaran dari kas umum daerah pada Jumat (20/12/2019),  pada dua hari sebelumnya Rabu (18/12/2019) dan Kamis (19/12/2019) Disejumlah OPD terlihat para petugas ASN disibukan dengan penyelesaian administrasi pencairan dana sejumlah program.
“ini karena berkas permohonan pencairan dananya belum lengkap sehingga diperbaiki kemudian masuk lagi, ada yang baru memasukan dokumen dalam Desember ini. Akibatnya begini. Yang susahnya pegawai yang mengurus administrasi begini,”kata salah satu pimpinan OPD, Kamis (19/12/2019).
Kalangan DPRD TTS juga punya pengamatan yang sama soal antrian kepengurusan administrasi pencairan dana dimasa jelang penutupan buku ini.
“Di beberapa dinas masih terjadi penumpukan berkas untuk proses pencairan dana di tanggal-tanggal akhir batas pencairan. Akibat dari ini tidak semua anggaran bisa cair,”kata Ruba Banunaek, anggota komisi IV DPRD TTS.
Ia menambahkan persoalan tidak bisa dicairkannya keseluruhan dana juga punya dampak ke perputaran ekonomi masyarakat jelang hari raya Natal dan Tahun Baru. “jika anggaran tidak semua bisa cair. Ini pengaruhnya ke roda ekonomi juga, kredit macet bagi yang punya pinjaman di bank, daya beli masyarakat turun dan lainnya,”kata wakil partai Golkar ini.
Dalam pegamatan Ruba, persoalan menumpuknya berkas hingga keterlambatan pencairan dana tidak hanya terjadi di OPD pengelola program namun juga dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) sebagai OPD yang mengelola keuangan daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut maka menurutnya di tahun berikut perlu dilakukan pembenahan sistim administrasi pemerintahan di OPD dan perlu juga perbaikan etos kerja ASN dari bawah hingga atas terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan administrasi program dan keuangan. “Contoh soal sertifikasi, jauh-jauh hari syarat yang harus dilengkapi pihak guru dan sekolah itu sudah harus disampaikan oleh dinas. Dan dinas juga harus tegas dengan guru atau sekolah soal waktu pemasukan berkas sehingga tidak terjadi penumpukan diakhir tahun. Kalau begini tidak tahu petugas mau urus mana tinggal mana karena semua masuk bersamaan. OPD lain juga saya pikir perlu lakukan hal yang sama, upayakan agar jangan urus berkas di injuri time,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *