Rumjab Pimpinan DPRD TTS Tak Dihuni, Taneo: “Kami Sudah Diperiksa Polda”

oleh -1.8K views

Kota SoE,Fakta TTS-Sejak selesai direhab tahun 2016 lalu rumah jabatan ketua dan dua wakil ketua DPRD Timor Tengah Selatan (TTS)-NTT tak dihuni tiga orang pimpinan tersebut. Tiga rumah megah di samping kantor dinas Pendidikan itu terbiarkan dan kini kembali tampak tak terurus. Padahal tahun 2016 lalu itu dianggarkan sekitar Rp 2 miliar untuk merehab ketiga rumah tersebut.

Ada apa sehingga ketiga pimpinan tak menghuni rumah jabatan mereka?.
Penelusuran fakta-tts.com, Rabu (20/2/2019) ternyata pekerjaan rehab oleh kontraktor bernama Johanis dari luar TTS itu menyimpan masalah.
“Sebagai sekretaris DPRD waktu itu saya sebagai pengguna anggaran, saya dan beberapa rekan sudah diperiksa penyidik Polda NTT akhir 2018 lalu, kasus itu lagi ditangani Polda,”kata Julius Taneo yang saat ini menjabat kadis perhubungan kabupaten TTS.
Setahu Taneo, mereka diperiksa penyidik Polda karena ada laporan dari pihak kontraktor pelaksana soal belum dibayarnya sisa uang jasa pekerjaan rehab tersebut sekitar Rp 900 juta.
Proses pembayaran uang tersebut kata Julius tak bisa dilakukan karena hingga kini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Andri Penturi belum mau menandatangani berita acara hasil pemeriksaan tim Profesional Hand Over (PHO) proyek tersebut.
Setahu Julius, ada beberapa iten pekerjaan yang belum selesai dan juga terjadi kelebihan dan kekurangan volume dibeberapa item kerja.
Pekerjaan itu pun tambah Julius menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Ada temuan BPK sebesar Rp 300 juta lebih untuk pekerjaan  itu. Jadi kalau mau dihitung anggaran dari Rp 900 juta sisa anggaran yang belum terbayar itu kita hanya bayar Rp 600 juta, tapi persoalannya PPK belum mau tanda tangan hasil pemeriksaan tim PHO sehingga otomatis proses pembayaran belum bisa dikakukan,”katanya.
Andri Penturi yang kini menjabat sekretaris dinas sosial tak berada di kantornya ketika hendak di konfirmasi, Rabu siang.
Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa melalui telepon mengatakan mediasi antara pemilik dan pelaksana proyek sudah dilakukan namun gagal menemui kesepakatan.
Jean juga mendengar adanya laporan pihak kontraktor di Polda NTT.
Sementara Johanis yang dikonfirmasi lewat telepon membenarkan kalau pihaknya telah melaporkan PPK Andri Penturi ke Polda NTT karena dianggap menggelapkan haknya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *