98 Tahun Kota SoE, Harapan dan Sejarah Singkat Pemkab TTS

oleh -745 views
Kota SoE, fakta-tts.com – Pemerintah kabupaten (pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (1/9/2020) menggelar upacara dan syukuran dalam rangka memeriahkan hari lahirnya Kota SoE, ibukota kabupaten TTS. Hari ini, 1 September 2020, ibukota kabupaten dengan 32 kecamatan itu genap berusia 98 tahun.
Upacara peringatan HUT ke-98 Kota SoE itu dilangsungkan di kantor bupati TTS yang dipimpin Bupati Egusem Piether Tahun,ST,MM didampingi Wabup Jhony Army Konay,SH, sekda TTS dan jajaran,  Forkopimda, DPRD dan unsur masyarakat. Upacara yang sama juga dilakukan di ibukota kecamatan yang ada.
Semua peserta mengenakan pakaian adat TTS. Usai upacara dilakukan menari bersama dan pemotongan tumpeng oleh bupati Eppy Tahun yang kemudian membagikan nasi tumpeng sebagai tanda kebersamaan ke sejumlah pejabat dan DPRD TTS yang hadir.
Uksam Selan, ketua komisi I DPRD TTS  kepada fakta-tts.com usai upacara mengatakan HUT Kota SoE menjadi moment spesial bagi dirinya karena ia juga pada tanggal yang sama merayakan HUT ke-39.
“Saya bersyukur karena HUT kota SoE bertepatan dengan HUT saya ke 39. Ini menjadi spirit dan motivasi bagi saya dalam berkarya untuk membangun kabupaten TTS,”kata Uksam di ruang komisi I.
Setahunya peringatkan HUT Kota SoE ini adalah kali pertama dilakukan namun cukup memotivasi dalam membangun daerah namun diharapkan di HUT berikut lebih banyak kegiatan yang sifatnya lebih meriah dan membangun. “ada yang perlu dibenahi pada HUT berikutnya depan dengan kegiatan lain yang lebih memotivasi dan meriah,”katanya.
Dikatakan Uksam masih banyak Program strategis yang perlu digenjot agar geliat pembangunan TTS lebih terasa terutama Kota SoE sebagai pusat pembangunan daerah.
“Khusus kota SoE perlu dilakukan pembenahan yang lebih baik lagi khususnya pembangunan fasilitas yang sifatnya menghidupkan kota SoE di malam hari seperti. Kota SoE harus sama dengan kota lain yang APBD kecil tapi kotanya hidup, ini memberi manfaat bagi masyarakat,”katanya.
Dikutip dari website Pemkab TTS, ttskab.go.id,  Sejarah Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dibagi atas dua bagian yaitu: Sejarah Pemerintahan Raja-Raja dan Sejarah Pemerintahan Pasca Kemerdekaan.

Sejarah Pemerintahan Raja-Raja


Sebelum terbentuknya Kabupaten Timor Tengah Selatan , pernah didiami oleh 3 (tiga) kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Mollo (OEnam), Swapraja Amanuban (Banam) dan Swapraja Amanatun (Onam).

Kerajaan Mollo (OEnam)


Kerajaan Mollo merupakan salah satu bagian dari wilayah bekas Kerajaan OEnam. Adapun yang menjadi raja pertamanya adalah To Oematan (To Luke’mtasa). Pada saat itu To Oematan merupakan fetor Mollo, tapi ketika kerajaan Mollo dibentuk, maka ia langsung diangkat sebagai raja dan menandatangani Korte Verklaring pada 10 Mei 1916. Tetapi sebelumnya To Oematan bersama-sama dengan Usif Nunbena Bait Oematan (Bait Kaunan) dan Moeb Baki Fobia telah menandatangani ikrar kesetiaan pada Ratu Welhelmina dan dipertuan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia pada tanggal 19 April 1907 bertempat di Kapan.

Akan tetapi, bilamana sampai kapan Raja To Oematan memerintah di Kerajaan Mollo belum dikatahui dengan pasti. Namun, diperkirakan ia mulai berkuasa sesudah Perang Nefo Besak sekitar tahun 1906. Salah satu hal penting dan sangat bermanfaat bagi rakyat Mollo yang dilakukan oleh Raja To Oematan selama masa pemerintahannya adalah didirikannya Sekolah Rakyat (Volks School) pada tahun 1908 di Nefokoko yang kemudian dipindahkan ke Kapan tahun 1910. Setelah beberapa lama Raja To Oematan memerintah, ia menyerahkan jabatannya kepada juru bahasanya yaitu Lay A Koen (Tabelak Oematan) atau Wellem Fredik Hendrik Oematan untuk menjalankan tugas sebagai Raja Mollo.

Kerajaan Amanuban (Banam)


Kerajaan Amanuban secara resmi berdiri pada abad ke 17 oleh Bil Banu, seorang keluarga Nope. Kerajaan ini merupakan gabungan dari kerajaan kecil atau lebih tepatnya disebut kesatuan-kesatuan suku (clan) yang telah ada bertahun-tahun sebelumnya. Raja Bil Banu meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perkenbangan kerajaan Amanuban.

Ia sudah menyusun struktur organisasi kerajaan dan nama-nama jabatannya. Tugas selanjutnya adalah berusaha memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, menjamin keamanan dan perdamaian rakyatnya. Raja Bil Banu diganti oleh putranya yang bernama Luis II. Raja Luis II melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Raja Bil Banu. Kegiatan dari Raja Luis II ini tidak banyak diketahui. Raja Luis II diganti oleh Tubanu/Bil. Mengenai Raja ini tidak banyak diketahui.

Tubanu/Bil diganti oleh raja yang bernama Luis III. Pada zaman Luis III inilah pusat kerajaan di Pili dipindahkan ke Niki-Niki. Pemindahan Ibukota Kerajaan ini diperkirakan pada tahun 1709

Kerajaan Amanatun (Onam)

Leluhur Amanatun yang dikenal dengan “sebutan Banunaek” itu memasuki wilayah Amanatun dengan bantuan suku Nokas, Kobi, Nitbani dan Bana serta sejumlah tokoh adat lainnya. Kedatangan Banunaek ke wilayah ini mendapat sambutan baik dari semua pemimpin kesatuan kelompok (suku) yang ada di Amanatun. Kemudian atas kesepakatan smua pemimpin suku tersebut, mak Banunaek diakui sebagai raja (Usif) di wilayah Amanatun. Banunaek dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu dibantu oleh suku-suku Bana, Nokas, Liunokas, Kobi, Benu, Tahun, Nenabu dan Misa.

Mnurut cerita rakyat bahwa leluhur Banunaek di Amanatun saat dilahirkan terdiri atas dua putra (kembar) yakni seorang yang dilahirkan pada siang hari dan seorang yang dilahirkan pada malam hari. Yang dilahirkan pada siang hari dinamai “Neno” (Siang) sedangkan yang dilahirkan pada malam hari tepat pada bulan purnama dinamai “Funan” (Bulan).

Dalam perjalanan selanjutnya, yang menjadi raja di Amanatun turuntemurun adalah Banunaek yang berasal dari garis keturunan Neno yang berperan sebagai kakak (Tataf) yang ditempatkan dipusat kerajaan di Nunkolo. Sementara keturunan Funan yang berperan sebagai adik (Olif) ditempatkan di Menu.

Sejarah Pemerintahan Pasca Kemerdekaan

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasca Kemerdekaan di bagi atas beberapa periode antara lain :
Periode 1945 – 1958 : Zelfbestuuren de Lanschappen
Periode 1958 – 1960 : Peralihan Swapraja menjadi Kabupaten
Periode 1960 – 1973 : Konsolidasi Pemerintahan Daerah
Periode 1974 – 1999 : Titik Berat Otonomi Daerah
Periode 1999 – sekarang : Era Reformasi. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *