Ada Pungli Diverifikasi APBDes ?, Sekda TTS: “Sudah 31 kades Lapor Saya”

oleh -6.3K views

Kota SoE, fakta-tts.com – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun,ST,MM mulai Senin (2/3/2020) mengumpulkan para camat dan kepala desa (kades) di Kota SoE, ibukota kabupaten TTS. Kades dari 266 desa di 32 kecamatan akan berada di ibukota hingga Jumat hari ini.

Sekda TTS, Marten Selan,SH kepada fakta-tts.com , Kamis (5/3/2020) di ruang kerjanya mengatakan bupati Eppy Tahun mengambil kebijakan itu untuk mempercepat proses asistensi APBDes tahun 2020 di kantor dinas PMD kabupaten TTS sehingga program dana desa tahun ini lebih cepat dilaksanakan.
Namun ditengah upaya itu, diduga kuat terjadi praktik pungutan liar (pungli) dalam proses verfikasi dan asistensi APBDes oleh oknum verfikator di kantor PMD. Kabar beredar sejumlah kepala desa diminta oleh oknum tersebut untuk menyetor uang sebesar Rp 1.000.000/kades dalam rangka verfikasi dan asistensi APBDes mereka.
Kabar ini ternyata juga sudah sampai di telinga sekda Marthen Selan.
Kepada fakta-tts.com di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2020) sekda Marten Selan mengatakan ia telah menerima laporan dari 31 kades bahwa mereka diminta bayar satu juta rupiah untuk kelancaran proses tersebut. “Saya sudah terima laporan dari 31 kepala desa, ada yang lewat telepon dan SMS. Mereka bilang ada orang yang di tim verfikator di dinas minta bayar satu juta, apa itu diatur, saya bilang aturan tidak mengatur begitu,”kata sekda Marthen Selan.
Dikatakan pihaknya sudah mengkonfirmasi kepala dinas PMD dan pihak dinas membantah ada pungutan tersebut. “Saya Sudah tanya kadis, kadis bilang tidak ada seperti itu.
Saya bilang kalau kita temukan seperti itu kita berhentikan dia,”katanya.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *