Anggaran Covid-19 di TTS Belum Final, DPRD Minta TAPD Rincikan Kebutuhan

oleh -2.2K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Rapat pembahasan alokasi anggaran untuk penanganan wabah virus Corona (covid-19) di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (1/4/2020) di kantor DPRD belum tuntas.
Rapat tersebut belum berhasil mem-final-kan besaran alokasi anggaran yang akan digunakan pemkab untuk penanganan covid-19 karena  konsep kebutuhan anggaran yang disajikan TAPD dalam rapat tersebut belum terperinci. Sehingga melalui Banggar, DPRD meminta menunda pembahasan tersebut ke Jumat pekan ini untuk memberi waktu kepada Pemda TTS untuk merincikan kebutuhan anggaran tersebut.
“Rapat kita tunda ke Jumat karena kebutuhan anggaran yang dikonsepkan pemerintah yang dibawa dalam rapat tadi belum terperinci,”kata Eggy Usfunan, wakil ketua DPRD TTS usai memimpin rapat tersebut.
Dijelaskan Eggy, dalam konsepnya pemkab menyampaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 27 miliar yang berasal dari anggaran kegiatan tri Wulan pertama di 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran tersebut untuk kegiatan Perencanaan, pelaksanaan dan pasca penanganan yang kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah.
Dari 27 miliar itu tambah Eggy, pemerintah mengkonsepkan Rp 14 miliar dialokasikan ke dinas kesehatan, dinas Infokom Rp 200 juta, BPBD Rp 2 miliar dan Pemulihan ekonomi daerah pasca penanganan sebesar Rp 11 miliar.
Kata Eggy, pemerintah perlu merincikan item kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan setiap OPD dan gugus tugas maupun sub gugus tugas penanganan yang akan diadakan di kecamatan-kecamatan. “Jadi perlu dirincikan untuk kegiatan ini anggarannya berapa, itu berapa,  biar rakyat tahu dan untuk pengawasan kita di DPRD juga bisa lebih jelas ,”katanya.
Terpisah, ketua Fraksi Golkar Ruba Banunaek mengatakan pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk penyampaian informasi ke publik lewat media massa terkait dengan upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh pemkab TTS. “Publik dalam hal ini warga TTS juga membutuhkan up date informasi lewat media soal upaya penanganan, tindakan dan juga informasi lain kaitannya dengan ancaman virus ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan ini karena ini persoalan besar yang masyarakat perlu tahu perkembangannya setiap saat,”katanya.
Wakil bupati TTS, Jhon Army Konay yang juga ikut dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya siap merincikan item kebutuhan anggaran tersebut.
Dan menyangkut pembentukan gugus tugas dalam penanganan masalah penyebaran virus Corona yang juga disinggung dalam rapat tersebut, Wabup Army menyampaikan kalau sesuai edaran Mendagri, ketua gugus tugas harus langsung dipegang bupati dan tidak bisa didelegasikan.
“Hari Jumat baru lanjut. kita balik untuk lengkapi. Tabulasi data untuk geser anggaran juga belum di tandatangani bupati. Ada juga Surat Edaran terbaru mendagri bahwa ketua gugus tugas harus bupati dan tidak boleh di delegasikan,”demikian Wabup Army lewat layanan WhatsApp.(Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *