Bappeda TTS ‘Satu Meja’ Dengan NGO, Wacana Sekber Mencuat

oleh -2.3K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) Rabu (4/3/2020) mengadakan pertemuan dengan sejumlah Non Government Organization (NGO) di aula kantor Bappeda. Ada 29 NGO yang diundang diantaranya CIS Timor, CARE, CWS, Tangan Pengharapan, Yayasan Besipae, yayasan TLM GMIT, Krisna Foundation, WWF, Kipda TTS, YBTS.
Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah sekaligus solusi penanganannya. Ini juga untuk mensinkronkan program Pemda dan NGO dalam rangka pencapaian RPJMD kabupaten TTS. Wacana pembentukan kembali sekretariat bersama Pemda dan NGO mencuat dalam pertemuan tersebut.
“Kita satu meja untuk membicarakan berbagai masalah pembangunan di kabupaten TTS. Hal hal yang bisa kita sinkronkan untuk kita lakukan bersama. Banyak masalah yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah dan butuh kerjasama dengan NGO, sekber yang dulu sempat ada bisa diadakan lagi,”kata Johanis Benu, sekretaris Bappeda TTS saat membuka rapat tersebut.
Ia mengatakan rapat tersebut akan dibuatkan rekomendasi untuk diserahkan ke bupati TTS. “dari duduk bersama ini ada konsep jelas. Kita infentaris persoalan yang ditemukan dilapangan kita diskusikan untuk buat rekomendasi untuk kita serahkan segera ke bupati,”katanya.
Tahapan penyempurnaan anggaran yang tengah berproses diharapkan bisa mengakomodir butir-butir rekomendasi dari pertemuan tersebut. “Minggu depan masuk penyempurnaan sehingga diharapka  rekomendasi ini bisa masuk penyempurnaan,”katanya.
Peningkatkan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastriujtur, kesehatan adalah persoalan yang perlu dibenahi bersama pemerintah yang membutuhkan kontribusi pihak lain termasuk NGO untuk mencapai target RPJMD. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi program dan persamaan persepsi elemen pelaku pembangunan lewat pembentukan sekber tersebut.
Oki Laisnima salah satu peserta mengatakan  data NGO sering tidak terakomodir di OPD sehingga NGO tidak tampak kontribusinya ke capaian pembangunan daerah. Karena itu kata OKI diperlukan pembentukan sekber untuk sinergikan program NGO dan Pemda melalui OPD. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *