Ganti Rugi Lahan Bendungan Temef Belum Dibayar, Warga Masuk Lokasi, Ada Tali Menutup Jalan

oleh -1.4K views
Polen, fakta-tts.com Sejumlah warga terdampak Bendungan Temef di desa Konbaki wilayah kecamatan Polen kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin (27/7/2020) pagi masuk ke lokasi proyek pembangunan Temef yang dikerjakan PT. Nindya – Bina Lestari, KSO. Di lokasi proyek tersebut ada tali yang dipasamg membelah jalan masuk ke titik pekerjaan.
Sebelumnya informasi yang diperoleh fakta-tts.com bahwa kedatangan warga itu sebagai reaksi atas janji pemerintah membayar ganti

rugi pemanfaatan lahan mereka yang kini masuk area pembangunan bendungan tersebut.
“Kami kecewa karena belum dibayar juga sampai sekarang padahal pekerjaan sudah jalan. Kami hanya dapat janji saja, kami harap segera dibayar karena lahan kami sudah dipakai,”kata Lukas Taifa didamoingi belasan warga lain dititik jalan masuk yang dipasang tali gewang.
Soleman Tasoin mengatakan jangankan pembayaran ganti rugi, pengukuran lahan warga yang masuk area saja belum dilakukan pemerintah.
Lukas Taifa menambahkan semua lahan warga desa Konbaki yang masuk area bendungan belum diukur. “Kami hanya tahu lahan kami masuk dalam area tapi luasnya berapa kami belum tahu karena sampai saat ini belum diukur juga,”katanya.
Aminadab Teflopo, warga pemilik lahan yang sempat menjadi saksi di persidangan gugatan ganti rugi lahan di PN SoE mengatakan kedatangan mereka ke lokasi itu karena diarahkan kepala dusun 3 Nuna, Gideon Tefnai. Tali yang menutup akses masuk tersebut kata warga dipasang kepala dusun Gideon Tefnai.
Pihak pelaksana proyek, Nindya-bina Nusa lestari,KSO melaku Eka Putera, divisi Keselematan Kesehatan Kerja (K3) mengatakan soal ganti rugi lahan tersebut adalah tanggungjawab pemerintah. Pihaknya hanya melaksanakan fisik. Dan kini Progres fisik sudah mencapai sekitar kurang lebih 60 persen (paket 2) sejak dikontrakkan tahun 2017 lalu. Masa kontrak berakhir tahun 2024.
Aksi warga tersebut disampaikan Eka, tidak menggangu aktifitas proyek.
“Aktifitas kami tetap jalan, tidak mengganggu,”katanya.
Pihak pemerintah belum berhasil dikonfirmasi soal pembayaran ganti rugi pemanfaatan lahan tersebut.
Kadis PRKP kabupaten TTS, Jack Benu yang dikonfirmasi wartawan pertelepon mengatakan soal pembayaran ganti rugi lahan itu urusan Balasli Sungai Wilayah II sebagai pemilik proyek. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *