Komisi III Surati Pimpinan DPRD Soal RDP Tambang Noelbiboko

oleh -1.1K views
Kupang, fakta-tts.com – Ketua Komisi III DPRD kabupaten Kupang, Dessy Ballo menyatakan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPRD setempat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyangkut persoalan tambang galian C di alur sungai Noelbiboko desa Pariti kecamatan Sulamu kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Informasi tersebut disampaikan melalui layanan WhatsApp kepada fakta-tts.com, Rabu (16/9/2020) malam.
Namun sesuai disposisi surat tersebut kata Dessy, pimpinan DPRD masih konsultasi dengan pemerintah provinsi terkait masalah tersebut.

“Syalom malam kk…komisi III sudah naikkan surat ke pimpinan utk melakukan RDP tapi sesuai disposisi pimpinan masih melakukan konsultasi ke propinsi,”tulis Dessy dalam WhatsApp.

Janji RDP itu sebelumnya diungkap Dessy kepada warga saat bersama sejumlah anggota komisi III turun ke Pariti untuk meninjau langsung kondisi tambang di sungai tersebut. Kunjungan komisi III tersebut dilakukan setelah warga menyampaikan aspirasi secara lisan kepada wakil ketua DPRD Yohanis Masse di kantor DPRD Kupang. Saat itu Yohanis Masse menyarankan agar warga bersurat ke DPRD untuk dijadikan dasar bagi DPRD ke lokasi.
Namun tindaklanjut dari sikap DPRD tersebut kini dipertanyakan warga. Pasalnya janji RDP yang disampaikan komisi III tak kunjung direalisasi.
Hal ini kemudian memunculkan dugaan sejumlah warga kalau ada hal yang telah ‘menghambat’ RDP tersebut. Dugaan ini diperkuat dengan adanya rekaman pembicaraan seseorang yg diduga oknum pengusaha pemegang IUP dengan salah seorang warga Pariti terkait pertemuan pengusaha dengan dewan soal persoalan tersebut.
Oleh warga pembawa aspirasi,  RDP tersebut sangat penting karena dianggap menjadi gerbang penyelesaian persoalan tambang galian c di kali Noelbiboko mulai dari proses perijinan, dampak tambang hingga kewajiban sosial perusahaan terhadap warga setempat.
“RDP itu ibarat pintu bagi kita semua untuk mendapatkan kejelasan soal apa yang sebenarnya yang terjadi dalam tambang galian C di Noelbiboko. Dugaan kami sebelumnya bahwa ada masalah disitu soal lingkungan, dampak, proses perijinan hinhha kewajiban perusahaan, ini yang perlu ada kejelasan lewat RDP ini,”kata Marten Hadjo.
Halimah Tenge menambahkan DPRD kabupaten Kupang setidaknya memandang serius persoalan itu dengan mewujudkan apa yang sudah dijanjikan kepada warga. “Ini soal komitmen kalau sudah janjikan sesuatu mestinya diwujudkan jangan gantung karena ini bisa berdampak pada kepercayaan warga terhadap wakil mereka di DPRD,”katanya.
Persoalan galian C di alur kali Noelbibiko ini mulai diangkat warga pada tahun 2016 lalu, karena penyelesaian tidak jelas maka Juni 2020 kemarin hal itu kembali diangkat oleh Jermi Lau, Marten Hadjo, Den Bainuan, Askenat Pelokila, Egy Taneo, Oring Kiuk, Heri Manu, Olin Lase, Seppi Pelokila  dan sejumlah warga Pariti lainnya dengan menyurati BLHD kabupaten Kupang, DPRD kabupaten Kupang dan dinas ESDM NTT, namun hingga ini proses penyelesaian masalah tersebut masih sebatas turun lokasi.
Kadis Pertambangan ESDM NTT, Jusuf Adoe mengatakan di alur sungai Noelbiboko ada 12 perusahaan yang beroperasi namun hanya tidak semua pemegang IUP terdata oleh disnas ESDM NTT. Ini karena saat pemberlakukan aturan baru tahun 2018 lalu, tidak semua IUP disertakan ke dinas ESDM provinsi NTT. Kadis Jusuf Adoe mempertanyakan alasan pemkab Kupang  sehingga tidak menyertakan semua dokumen pemegang IUP saat pengalihan kewenangan penerbitan IUP tersebut. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *