Masalah SPJ Dana Desa Melilit Mauleum

oleh -2.8K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa Mauleum kecamatan Amanuban Timur kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) empat tahun terakhir tak berjalan mulus.
Pemerintah desa setempat kesulitan membuat SPJ penggunaan anggaran karena Realisasi fisik sejumlah item program sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan pencairan anggaran. Ada program yang fisiknya tidak ada namun dananya diambil.
Penjabat kepala desa (kades) Mauleum, Jhon Asbanu yang ditemui Selasa (2/6/2020) di SoE mengakui kesulitan membuat pertanggungjawaban hasil pekerjaan sejumlah item program yang dianggarkan semasa Zakarias Kikhau menjabat kades tersebut. Jhon Asbanu baru ditunjuk bupati TTD menjabat sementara kades Mauleum pada November 2019. “SPJ tahun 2015 sampai 2018 itu sulit kita buat karena fisik program ada yang tidak selesai sampai sekarang namun uangnya sudah dicairkan semua,”kata Jhon Asbanu yang juga adalah camat Amanuban timur ini.
Jhon menyebut program pengadaan 40 ekor sapi bagi masyarakat tahun 2018 hanya terealisasi 20 ekor oleh pihak ketiga. “40 ekor itu hanya 20 ekor yang layak, 20 lainnya tidak memenuhi syarat. Sampai sekarang belum diganti,”katanya.
Selain itu tambah Jhon Asbanu, satu unit polindes yang dianggarkan tahun 2015 tak ada fisiknya namun uang terpakai. Hal yang sama juga terjadi pada program pembangunan dua unit poskamling tahun 2016.
Di tahun 2017 kata Jhon pekerjaan fisik lima unit rumah bantuan bagi masyarakat kurang mampu hanya terealisasi pengadaan seng. “Perumahan lima unit 2017, hanya ganti seng saja, uang habis,”katanya. Ditahun itu juga ada uang perjalanan dinas desa Rp 70 juta yang hilang di rumah sekdes.
Untuk tahun 2019 tambah Jhon ada juga pekerjaan 15 unit rumah 15 dan Saluran 200 meter yang belum selesai. Ada juga jalan sepanjang 2 kilometer yanh badan jalan sudah selesai namun bangunan pelengkap belum dikerjakan.
Dikatakan persoalan yang terjadi membutuhkan audit dari pemkab TTS.
“Dana 2019 sulit dicairkan karena SPJ tahun sebelumnya belum beres. Harus ada pemeriksaan dari kabupaten baru bisa diproses pencairannya,”katanya.
Aparat penegak hukum dari Kejari TTS kata Jhon pernah mendatangi pihak desa untuk keperluan hukum namun tindaklanjutnya belum jelas.(Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *