Ombudsman NTT Telusuri Dugaan Salah Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke, Kades Klarfikasi

oleh -606 views
Kota SoE, fakta-tts.com – Komisi Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penelusuran dugaan salah prosedur dalam proses pengangkatan aparat desa Noemuke kecamatan Amanuban Selatan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Hal itu dilakukan setelah Ombudsman NTT menerima pengaduan soal hasil seleksi perangkat desa tersebut beberapa waktu lalu.
Pada Rabu (14/10/2020) siang pihak Ombudsman telah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait di kantor dinas PMD kabupaten TTS diantaranya Kepala Desa Noemuke, Camat Amanuban Selatan, Panitia Seleksi Perangkat Desa Tingkat Kabupaten TTS dan lainnya.
Kanisius Ola Mangu Komisioner Ombudsman Perwakilan NTT kepada wartawan di pelataran kantor Dinas PMD Kabupaten TTS Rabu (14/10/2020) mengatakan, berdasarkan pengaduan yang diterima proses seleksi perangkat desa di desa Noemuke diduga telah terjadi penyimpangan prosedur maka pihaknya menindaklanjuti pengaduan yang diterima dengan melakukan penelesuran tersebut.
“Tadi kami dari Ombudsman NTT sudah lakukan pemeriksaan soal dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Noemuke dalam pengangkatan perangkat desa,” kata Kanisius Ola Mangu.
Ia mengatakan, para pihak yang sudah diambil keterangannya adalah Kepala Desa Noemuke ibu Semris O Lette, Camat Amanuban Selatan Yohanis Asbanu, Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten Juneidi Bana dan Ketua Panitia Seleksi Tingkat kecamatan Sustenis Sasfaot.
“Disamping soal prosedur pengangkatan perangkat desa, kami juga menanyakan tentang penanganan pengaduan terkait seleksi perangkat desa yang dilakukan oleh Pemda TTS,”ucap Kanisius.
Dari hasil pemeriksaan tersebut kata Kanisius, Ombudsman NTT akan mendalami dokumen dan aturan terkait serta keterangan kemudian menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).
” Setelah keterangan diambil kami akan mendalami dokumen terkait dan keterangan kemudian menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP),”pungkas Kanisius yang didamping anggota tim lainnya Hendrik Ronal Adoe dan Sit Qulsum.
Sementara Kepala Desa Noemuka Semrys O Lette yang diwawancarai usai memberikan keterangan kepada Ombudsman mengatakan, Keputusan yang diambil dalam pengangkatan perangkat desa Noemuke sudah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pembeehentian Perangkat Desa, Perbup Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa.
“Saya sudah ikuti semua aturan yang sudah saya uraikan diatas. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Ombudsman tadi diruangan sewaktu saya dimintai keterangan. Sekarangan kan SK yang saya terbit sudah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ya saya ikuti saja,”kata Semrys Lette.
Sebagai Kepala Desa, lanjut Semrys, dirinya tidak akan mencabut SK yang sudah diterbitkan sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Saya tidak akan mencabut SK yang saya sudah terbitkan sebelum ada putusan pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap,”tegas Semrys.
Persoalan tersebut juga sudah diadukan dua calon perangkat desa yang tidak terakomodir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. (Pau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *