Polisi Lagi Disorot Soal Kasus RSP Boking

oleh -4.8K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Marten Tualaka, ketua komisi IV DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi NTT, mengatakan dari pengamatannya saat ini kepolisian resor (Polres) TTS tengah jadi sorotan publik khususnya di kabupaten TTS soal penyelesaian proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking di kecamatan Boking bernilai Rp 17 miliar. Karena itu diharapkan polisi dapat menuntaskan proses penyidikan kasus itu secara transparan dan profesional.
Hal itu disampaikan Marten Tualaka ketika bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRD TTS bertemu dan berdialog dengan perwakilan masyarakat TTS yang tergabung dalam Pospera TTS dan Araksi TTS di ruang Banggar kantor DPRD TTS, Senin (13/1/2020).
Dalam pertemuan tersebut Pospera dan Araksi menyampaikan sejumlah hal yang ditemukan di lapangan dan meminta klarifikasi dewan terkait dengan tupoksi DPRD. Salah satu hal yang diungkap adalah bangunan RSP Boking yang sudah mengalami kerusakan parah saat dimanfaatkan.
“RSP Boking lagi dalam Porsea hukum. Polisi kini jadi sorotan bagaimana penyelesaian kasus itu. Kita dengar hasil audit dari ahli sudah ada dan Kerusakannya cukup berat,”katanya.
Disampaikan pekan lalu komisi IV mendatangi RSP Boking dan disana terlihat kerusakan bangunan cukup berat. “Bagaimana bangunan besar seperti itu dibangun diatas tanah urugan, tiang tidak ada cakar ayam, tidak ada tembok penahan, bagaimana dengan konsultan pengawasan, dimana itu panitia sehingga bangunannya bisa seperti itu,”kata wakil partai Hanura ini.
Dikatakan dalam pembahasan APBD 2020 kemarin DPRD menolak alokasi anggaran untuk pembangunan tembok penahan bangunan tersebut karena bangunan tersebut sementara dalam proses hukum.
Yupic Boimau mengtakan proses hukum kasus itu harus berjalan transparan dalam tahap demi tahap ditangan polisi agar publik tahu persis persoalan kasus itu. DPRD kata wakil partai Hanura ini mendukung polisi untuk menuntaskan kasus itu ditahap penyidikan.
Wakil partai Hanura lainnya, David Boimau menambahkan informasi yang tersiar di media sosial bahkan diungkap langsung Araksi dalam pertemuan itu bahwa kerugian  dalam kasus itu dlsekitar Rp 10 miliar dari total anggaran pembangunan Rp 17 miliar lebih.
DPRD kata David mendorong penuntasan proses hukum kasus itu namun dengan nilai kerugian yang dianggap cukup besar itu, ia menyarankan kepada Araksi dan Pospera agar membawa kasus itu ke KPK jika kedua ormas itu memiliki bukti kuat yang mengindikasikan terjadi kerugian yang cukup besar seperti itu.
Sebelumnya Kasatreskrim Polres TTS, Iptu Jamari mengatakan proses hukum kasus itu sementara dalam rencana ekspos di BPKP setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari sejumlah unsur terkait pembangunan bangunan RSP Boking. (Jmb).
__________________
Foto: pertemuan Araksi, Pospera dan DPRD di ruang Banggar DPRD TTS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *