Usai Pemeriksaan Kontraktor RSP Boking, AKBP Totok Dan Bripka Rudy Soik ‘Pergi’, Warga Kecewa

oleh -4.9K views

Kota SoE,fakta-tts.com – Usai pemeriksaan terhadap direktur PT. Tangga Batu Jaya, Mardin Zendrato, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking-TTS,  di Jakarta beberapa pekan lalu, AKBP Totok Mulyanto,DS, S.IK dan Bripka Rudy Soik ‘pergi’ atau berpindah tugas menjalankan tanggungjawab sebagai anggota Polri di Polda NTT.

AKBP Totok yang telah menjabat Kapolres TTS selama 2,8 tahun di mutasi ke Polda NTT untuk menduduki jabatan Inspektorat bidang operasional (Irbit OPS) Polda NTT. sementara Bripka Rudi Soik dimutasi dari unit Tipikor Polres TTS ke direktorat reserse dan kriminal umum (ditreskrimum) Polda NTT setelah sekian tahun di Polres TTS. Sebelumnya Bripka Rudi juga dimutasi dari Polda NTT beberapa tahun lalu saat menangani kasus human traffiking yang menghebohkan saat itu.
AKBP Totok dalam acara ramah tamah di aula Polres TTS, terkait kepindahannya, mengatakan selama 2,8 tahun sebagai Kapolres TTS ada kelebihan dan kekurangan yang ia lakukan. Ia memohon maaf atas kesalahan dan hal-hal yang masih dianggap kurang atau belum dilakukan dalam melayani masyarakat TTS.
 
Beda dengan AKBP Totok, kepindahan Bripka. Rudi Soik menjadi topik diskusi lepas beberapa warga masyarakat TTS. Warga menghendaki Rudi jangan dulu dipindahkan sebelum penyidikan kasus dugaan korupsi dana pembangunan RSP Boking bernilai Rp 17 miliar lebih tersebut dituntaskan penyidik. Maklum karena Rudy adalah penyidik yang dari awal menangani kasus yang menyita perhatian publik TTS tersebut. Rudi dianggap penyidik yang paham betul soal alur kasus itu sehingga yang bersangkutan tak perlu dimutasi sebelum penyidikan kasusnya selesai. Warga kuatir dengan kepindahan bripka Rudi kasus tersebut menjadi ‘salah alur’ dan berlama-lama di tangan polisi.
 
Tak hanya dalam diskusi lepas, media sosial berupa Facebook dan WhatsApp ada juga ada warga yang mengekspresikan kekecewaan dengan perpindahan tugas Bripka Rudi tersebut.
Rudi dalam menanggapi komentar-komentar di Facebook bernada kecewa tersebut menulis, “Trimah kasih atas ucapannya Saya berpindah Tugas Pada Direktorat Reskrim Umum Polda NTT …namanya Hidup dalam Organisasi seperti itu ,Untuk penyegaran .Kita Akan Selalu mengenang Kab.TTS ,krn banyak hal yg kita Belajar di tempat itu.salam dan hormat Oenam,Onam,Banam”
Dari layanan whatsApp, fakta-tts.com menerima pesan dari nomor asing yang inti pesannya juga mengungkap rasa agar Bripka Rudi Soik jangan dulu pergi sebelum kasus RSP Boking tuntas dalam penyidikan. Pesan bertulis itu meminta Polda NTT meninjau kembali keputusan Polda NTT tersebut.
 
Bergini bunyi pesan  WhatsApp yang diterima fakta-tts.com,
“Relawan Kemanusiaan NTT#
Kepada Kapolda NTT
Perihal Peninjauan Kembali di Tariknya BRIPKA RUDY SOIK ,SH dari Polres TTS untuk Bertugas Kembali di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT,
Bahwa kami menyadari penyegaran organisasi itu adalah hak Mutlak institusi Polri, namun jauh lebih penting adalah   sebuah Perjuangan Gerakan Perubahan yang di impikan oleh  masyarakat TTS,yaitu Bersih dari Korupsi dan Perdagangan Manusia masyarakat TTS tidak dapat melakukan  perubahan itu jikalau Penegakan Hukum bagaikan Pedang Tumpul yang  diletakan di  kab.TTS 
Kab.TTS  adalah kabupaten yg mempunyai keragaman Budaya dgn Pedoman Kasih Persaudaraan  namun ironisnya di Kabupaten ini  mempunyai angka Perdagangan Orang Terbanyak di Provinsi NTT  bahkan kabupaten ini merupakan kabupaten yg mempunyai angka kemiskinan tertinggi , dikarena Jumlah penduduk   yang terus melaju dengan cepat karena  memiliki 278 desa /kelurahan dengan jumlah penduduk pada angka 480 Ribu jiwa ,    Presiden JOKO WIDODO sangat memperhatikan  kesejtraan rakyatnya maka beliau tidak tanggung2 mengucurkan dana ke wilayah salah satu penerima dana APBN terbesar setelah kab.Kupang adalah Kab.TTS,  sektor pelayanan publik, pembangunan/ infrastruktur ,Pertanian,
peternakan,Bedungan ,
Waduk adalah program2 unggul dari Pemerintah Pusat dengan Tujuan mensejahtrakan masyarakat, Selain itu Pemekaran Salah satu wilayah terluas di Kab.TTS adalah Wilayah amanatun dengan  jumlah Desa 66 serta jumlah penduduk pada angka 143 Ribu , tujuan  dimekarkan wilayah amanatun adalah agar ada perimbangan pembangunan dan pengelolaan keuangan Negara seperti kabupaten2 yg ada di Provinsi NTT karena dengan cara tersebut tatakelola Birokrasi dapat di lakukan lebih baik  dengan dua pemerintahan ,hal2 ini menjadi penting agar Angka kemiskinan berkurang dan Angka TKI ilegalpun berkurang, Bagaimana Jikalau dalam Kabupaten ini Korupsi Meraja Lelah ? Apakah program Presiden RI untuk mensejahtrakan masyaraka untuk 5 tahun periode kedua dapat efektif ?kami pikir tidak!Maka untuk pengawasan keuangan2 negara perlu penegakan hukum yang baik ,Di Kabupaten TTS kerap Kali penegakan Hukum  di lakukan bukan untuk sebuah perubahan tapi untuk menambah Pundi2 oleh segelintir oknum yg bermental sampah, Yang menganggap diri mereka adalah Mesin pembasmi,maka dari itu kami Masyarakat TTS membutuhkan Aparat yg punya ketegasan dan Lebih dari itu mempunyai Rasa Kasih dengan berpegang pada prinsip Hukum adalah Panglima Yang Adil,Contoh buruk yang saat ini terjadi adalah dimana seoarang penyidik  meningkatkan Status Sidik Kasus Korupsi Pembangunan RS.Boking  Kec.Boking  Kab.TTS  di wilayah amanatun dengan Kerugian Negara ditaksir mencapai 14 meliar serta adanya pengelolaan dana Dak 74 meliar yang patut di ragukan pengelolaan uang tersebut,Saat Bersamaan Penyidik tersebut ditarik  pada Direktorat…
atas hal ini perlu adanya kajian oleh bapak  Kapolda NTT karena Masyarakat Membutuhkan Polri dalam Perubahan2 Besar untuk Kesejahtraan Bangsa Ini🙏🏻🙏🏻Khusus di Kab.TTS.
Salam Ketua Relawan Kemanusiaan NTT“.(jmb)
__________________
Foto: AKBP Totok Mulyanto,DS,S.IK dan Bripka Rudi Soik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *