Perda TTS Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak

oleh -2K views

 

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 

Menimbang : a.

 

bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah penghasil ternak yang merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat dan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
b.

 

bahwa  sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh masyarakat belum optimal bahkan belum tertib dan pemilik ternak belum maksimal melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan ternak yang dimilikinya sehingga memiliki Kartu Identitas Kepemilikan Ternak;
c.

 

 

d.

 

 

bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengaturan Kartu Identitas Kepemilikan Ternak, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak;

Mengingat : 1.

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 0040, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0078);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan         :   PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam lingkup wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9 Kartu Identitas Kepemilikan Ternak yang selanjutnya disingkat KIKT adalah kartu yang berisi data identitas ternak yang diberikan kepada pemilik ternak sebagai alat bukti pemilikan sah.
10 Buku Kepemilikan Ternak yang selanjutnya disingkat BKT adalah dokumen pendukung pemilikan ternak yang diberikan kepada pemilik ternak, berisi data identitas ternak dan nomor seri KIKT.
11. Pemeriksa adalah Petugas yang ditunjuk karena keahliannya untuk melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan pemeriksaan terhadap ternak dan hasil ternak untuk mendapatkan kepastian status sehubungan dengan kesehatan, status reproduksi dan kecocokan fisik dengan dokumen Kartu Identitas Kepemilikan Ternak (KIKT).
12. Pemeriksaan  adalah serangkaian kegiatan dan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap ternak dan hasil ternak untuk mendapatkan kepastian status sehubungan dengan kesehatan, status reproduksi dan kecocokan fisik dengan dokumen Kartu Identitas Kepemilikan Ternak (KIKT).
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
14. Peternak adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha peternakan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang dan/atau badan hukum lain.
15. Padang Penggembalaan Ulayat adalah padang penggembalaan yang disepakati oleh Tokoh adat dan masyarakat untuk dijadikan tempat penggembalaan ternak.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipeliharaa khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
17. Pemilik ternak adalah orang yang memiliki dan/atau memelihara ternak
18. Identfikasi Ternak adalah suatu kegiatan untuk memberi penandaan terhadap individu ternak.
19. Registrasi Ternak adalah kegiatan pendataan ternak meliputi ternak yang dimiliki/dipelihara baik oleh masyarakat, pemerintah atau swasta.
20. Mutasi Ternak adalah kejadian ternak akibat jual beli, hibah, warisan, kelahiran, kematian, hilang atau potong paksa.
21. Cap bakar adalah simbol berupa huruf dan/atau angka atau simbol-simbol lain yang tertera pada bagian kulit tubuh ternak, dibentuk dengan logam yang telah dipanaskan pada suhu tertentu dan ditempelkan pada kulit tubuh ternak.
22. Hetis adalah tanda berupa pemotongan telinga pada ternak.
23. Kode wilayah adalah cap bakar milik pemerintah dengan simbol huruf dan angka yang khusus diberikan pada bagian kulit tubuh tertentu ternak dan dituliskan pada bagian tertentu dari lembar Kartu Identitas Kepemilikan Ternak, dimaksudkan untuk menunjukkan wilayah desa/kecamatan asal ternak.
24. Mutasi adalah pengalihan status ternak yang terjadi karena pengalihan status pemilikan dan atau perpindahan tempat akibat transaksi jual-beli atau adat istiadat atau karena pemilik ternak pindah atau untuk kepentingan penggembalaan dan kepentingan lainnya yang sah.
25. Penggaduhan adalah sistim pemeliharaan ternak dimana pemilik ternak mempercayakan pemeliharaan kepada pengaduh dengan imbaln bagi hasil.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)          Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak.
(2)          Tujuan dibentuk Peraturan Daerah ini adalah:

a.    melestarikan ternak lokal (asli);

b.   mengetahui asal-usul ternak;

c.    mencegah pencurian ternak;

d.   memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik;

e.    deteksi dini terhadap penyakit ternak; dan

f.     untuk mengetahui populasi ternak.

 

BAB III

KEPEMILIKAN TERNAK

Bagian kesatu

KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK / KIKT

Pasal 3

(1) Setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara orang atau badan dalam wilayah daerah, wajib memiliki KIKT sejak berumur 1 (satu) tahun yang dikeluarkan oleh Dinas.
(2) Masa berlaku KIKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seumur hidup ternak.
(3) KIKT yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal, bulan dan tahun, dibubuhi tanda tangan oleh pemilik ternak, kepala desa/lurah setempat dan Kepala Dinas.
(4) Kepemilikan ternak oleh orang atau badan dalam wilayah daerah dibuktikan dengan KIKT.
Bagian Kedua

BUKU KEPEMILIKAN TERNAK / BKT

Pasal 4

 (1) Setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara orang atau badan dalam wilayah daerah, wajib memiliki 1 (satu)  BKT untuk setiap jenis ternak yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh Dinas.
(2) Masa berlaku BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seumur hidup ternak.
(3) BKT yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data identitas ternak dan nomor seri KIKT.
Pasal 5
(1) Kepemilikan ternak oleh orang atau badan dalam wilayah daerah dibuktikan dengan KIKT dan BKT.
(2) Kepemilikan ternak oleh orang atau badan dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.    sapi;

b.   kerbau; dan

c.    kuda.

 

 

BAB IV

SISTEM PELAYANAN KIKT DAN BKT

Pasal 6

(1) Sistem Pelayanan KIKT dan BKT dilakukan secara berkala dan rutin.
(2) Pelayanan berkala dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi ternak besar.
(3) Pelayanan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan KIKT dan BKT susulan yang dilakukan sepanjang tahun melalui petugas peternakan kecamatan bersama kepala desa/lurah sebagai bentuk pelayanan lanjutan yang dilakukan atas dasar permintaan pemilik ternak.
(4) Pelayanan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan  bagi ternak mutasi dan ternak yang belum memiliki KIKT dan BKT.
(5) Pengecapan hanya dapat dilakukan terhadap ternak yang baru lahir atau ternak yang belum pernah di cap kode wilayah sebelumnya dan dilakukan pada saat pelayanan KIKT dan BKT.
Pasal 7

Ketentuan bentuk, ukuran, warna dan bahan KIKT dan BKT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PROSEDUR PELAYANAN KIKT DAN BKT

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan pelayanan KIKT dan BKT setiap pemilik ternak wajib mendaftarkan jenis dan jumlah ternaknya melalui kepala desa/lurah setempat.
(2) Dalam melaksanakan pelayanan KIKT dan BKT, petugas teknis peternakan wajib melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan dokumen ternak untuk mendapatkan kepastian status kepemilikan ternak dan terlebih dahulu mencatat identitas pemilik ternak yang terdiri dari nama, jenis kelamin, umur dan alamat
(3) Pelayanan KIKT dan BKT petugas teknis peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan teliti terhadap jenis ternak, umur, jenis kelamin, warna bulu, tanda-tanda khusus, cacat tubuh, cap bakar pribadi, cap bakar pemerintah dan hetis.
(4) Khusus untuk setiap KIKT  yang diserahkan kepada pemilik ternak memiliki petinggal data identitas ternak kepada petugas peternakan berupa bonggol/leher KIKT  yang diserahkan ke Dinas.
(5) Bonggol KIKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan alat bukti dukungan kepemilikan ternak.
(6) Biaya penggantian cetak KIKT dan BKT pemilik ternak dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang..
BAB VI

PENARIKAN, PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN KIKT

Pasal 9

(1) KIKT  yang telah terisi penuh akibat mutasi ternak atau KIKT ternak yang diantar pulaukan wajib ditarik kembali oleh pemerintah daerah untuk dimusnahkan.
(2) KIKT yang telah terisi penuh akibat mutasi ternak akan diganti dengan KIKT yang baru.
(3) KIKT dari ternak yang dipotong atau ternak yang mati wajib diserahkan kembali kepada pemerintah daerah untuk dimusnahkan.
(4) KIKT  yang ditarik kembali oleh petugas teknis wajib diberi tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri atas dihadapan pemilik ternak.
(5) Ketentuan dan tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII

KETENTUAN PENGECAPAN

Pasal 10
(1) Ternak gaduhan milik pemerintah ditandai dengan pemberian cap bakar pada bagian paha kanan belakang ternak dengan inisial TTS dan wajib diberi cap bakar pemerintah setempat (kode wilayah) pada kulit bahu kanan serta dibuktikan dengan surat perjanjian Kontrak Ternak yang ditanda tangani oleh penggaduh ternak,  Kepala Desa dan Kepala Dinas.
(2) Ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lunas oleh Pemerintah dibuktikan dengan berita acara pelunasan yang ditanda tangani oleh penggaduh ternak, Kepala Desa dan Kepala Dinas.
(3) Nama pemilik yang tertera dalam KIKT ternak gaduhan dari pemerintah adalah nama penggaduh dan baru diserahkan kepada pemilik (penggaduh) setelah dinyatakan lunas.
(4) Seluruh biaya KIKT dan BKT dari ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) `ditanggung sepenuhnya oleh penggaduh.

 

 

Pasal 11
(1) Setiap pemilik ternak dapat memiliki cap bakar pribadi.
(2) Cap bakar pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada bagian paha kiri belakang ternak.
(3) Pemilikan Cap Pribadi wajib mendaftarkan cap bakar pribadi ke dinas.
Pasal 12
Setiap ternak masyarakat yang memiliki KIKT dapat diberikan cap bakar pemerintah setempat (kode wilayah) pada kulit bahu kanan.
Pasal 13
(1) Cap bakar milik pemerintah daerah berbentuk huruf latin.
(2) Cap bakar milik pribadi dapat berbentuk angka, huruf, dan atau simbol lain.
(3) Ketentuan ukuran cap bakar pemerintah daerah dan pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 14
(1) Simbol cap bakar kode wilayah kecamatan dinyatakan dengan “huruf” sedangkan desa dinyatakan dengan “angka”.
(2) Simbol cap bakar kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan  Bupati.
BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan wewenang khusus sebagai penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.    menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penertiban, pemeliharaan dan pemilikan ternak;

b.   meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penertiban, pemeliharaan dan pemilikan ternak;

 

c.    meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penertiban, pemeliharaan dan pemilikan ternak;

d.   memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang penertiban, pemeliharaan dan pemilikan ternak;

e.    melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti permulaan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f.     meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang penertiban, pemeliharaan dan pemilikan ternak;

g.    Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

h.   memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penertiban pemeliharaan dan pemilikan ternak;

i.     memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.     menghentikan penyidikan; dan

k.     melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penertiban, pemeliharaan dan pemilikan ternak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 4, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

         Ditetapkan di SoE,

pada tanggal      2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 

 

PAULUS V. R. MELLA

 Diundangkan di SoE

pada tanggal           2017

PENJABAT SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

 

 

……………………………

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN NOMOR……………

 

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR …….TAHUN …….

TENTANG

KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK

  1. UMUM

Sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum tertib dan pemilik ternak belum secara maksimal mendaftarkan ternak yang dimilikinya sehingga berpotensi menimbulkan masalah peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas maka diperlukan suatu metode perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan mulai dari hulu sampai hilir yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan hewan yang sehat dan sejahtera dan memenuhi permintaan pasar baik dari aspek kulaitas maupun kuantitasnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tersebut antara lain dapat mengakomodir permintaan pasar baik dalam bentuk hewan hidup maupun produk hewan dan hasil olahannya mensyaratkan unsur aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk dapat dikonsumsi manusia dan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Kepemilikan Ternak dengan tujuan melestarikan ternak lokal, mengetahui asal usul ternak, mencegah pencurian ternak, memperbaiki kualitas atau mutu genetik, deteksi dini terhadap penyakit ternak dan untuk mengetahui populasi ternak.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal yang mengatur secara komprehensif yang berkaitan dengan Kepemilikan Ternak, Sistem Pelayanan KIKT dan BKT, Bentuk, Warna dan Ukuran KIKT dan BKT, Prosedur dan Pelayanan KIKT dan BKT, Penarikan, Penyerahan dan Pemusnahan KIKT dan BKT, Pemberian Cap, Mutasi, Pembinaan dan Pengawasan.

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

 

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR …

 

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR … TAHUN 2017

TENTANG

KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK

 

 

 

 

 

FORMAT KIKT

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 

PAULUS V. R. MELLA

 

 

 

 

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR … TAHUN 2017

TENTANG

KARTU IDENTITAS KEPEMILIKAN TERNAK

 

 

 

 

Format BKT

 

 

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 

 

 

PAULUS V. R. MELLA

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *