Syarat Lengkap, Singnal Bagus, 30 Menit Dapat Ijin Usaha. SITU Dihentikan

oleh -1.8K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PSP) kabuapaten Timor Tengah Selatan (TTS), Musa Benu,SH mengatakan saat ini masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemerintah seiring diberlakukannya Online Singles Submision (OSS) oleh Pemerintah pusat sejak Agustus 2018 lalu. Dengan OSS itu masyarakat juga tidak membayar apapun saat mengurus ijin di dinas karena semua data persyaratan dimasukan atau dientri sendiri oleh pemohon di format OSS yang disiapkan dinas yang terhubung dengan server OSS di Badan Penanaman Modal (BPM) pusat. Jika data yang dimasukan lengkap maka ijin bisa langsung dicetak.
“Jika syarat yang dimasuka  lengkap, Signal bagus, sekitar 30 menit atau paling satu hari sudah bisa dapat ijinnya, Kami siapkan dua komputer untuk pemohon isi sendiri, tidak ada pungutan apapun untuk urus ijin usaha,”kata Musa Benu di ruang kerjanya, Jumat (26/7/2019).
Ia mengatakan untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha, pemohon harus punya email pribadi, NPWP pribadi dan perusahaan serta KTP. Untuk yabg berbadan hukum harus ada akte pendirian dan untuk jasa konstruksi harus ada Sertifikat Bada Usaha (SBU).
Syarat-syarat yang disiapkan kata Musa akan dimasukan pemohon dalam format OSS baru kemudian jika sudah dianggap lengkap oleh OSS akan diterbitkan nomor induk berusaha (NIB). Setelah NIB terbit baru dilanjutan proses ijin usahanya.
Sesuai edaran menteri dalam negeri kata kadis Musa, mulai pekan ini dihentikan penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) karena sesungguhnya sudah include atau termasuk dalam ijin kajian lingkungan.
Untuk persoalan warga desa Tubuhue yang disampaikan Nabopolasar Bansae, kata Musa, pihaknya bukan memperhambat proses pengurusan, namun saat permohonan diajukan, berkas syarat pemohon  tidak lengkap sehingga tidak bisa diproses. Syarat yang belum lengkap saat pengajuan tersebut kata kadis Musa Benu diantaranya email yang dikasih warga salah. NPWP pribadi juga tidak ada dan PBB yang dibawa adalah tahun 2018 sementara yang disyaratkan adalah tahun berjalan. IMB juga tambah kadis Musa tidak dilampirkan, padahal IMB itu kata Musa adalah syarat dasar untuk usaha. Pihaknya meminta warga yang bersangkutan untuk melengkapi syarat yang belum disiapkan saat pengajuan permohonan tersebut.
Sejak pemberlakuan OSS tersebut kata Kadis Musa Benu sudah ratusan SIUP yang diterbitkan.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *