Kajari TTS : “Petikan Putusan MA, Salmun Tabun Terbukti Bersalah”

oleh -1.1K views

Kota SoE,Fakta TTS-Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Timor Tengah Selatan (TTS), Fachrizal,SH mengatakan pihaknya telah menerima petikan putusan Peninjauan Kembali (PK) Drs.Salmun Tabun,M.Si dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) pada 16 Juli 2018 dan sesuai putusan bernomor: 12 PK/PID.SUS/2018 tersebut mantan sekda TTS itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pemanfaatan dana konsumsi pelantikan bupati-wabup TTS tahun 2014 sebesar Rp 37,5 juta lebih.

“Sesuai petikan putusan PK yang kami terima dari pengadilan tipikor Kupang, tanggal 16 Juli kemarin, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakiankan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. hukuman pidana penjaranya 1 tahun denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan dan
bayar uañg pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 37,527.272. jadi bukan bebas dari hukuman,”kata Kajari Facrizal di ruang kerjanya, Selasa (17/7/2018).
Putusan PK tersebut kata Kajari Fachrizal ditetapkan dalam rapat majelis hakim agung yang beranggotakan Prof.Dr. Surya Jaya,SH,M.Hum, Dr. H Suhadi,SH,MH, H. Syamsul Rakan Chaniago,SH,MH pada tanggal 15 Mei 2018 lalu.
Dengan adanya putusan tersebut kata kajari Fachrizal, Salmun Tabun tak lagi kembali ditahan di Rumah tahanan (rutan) SoE karena yang bersangkutan sudah selesai menjalani masa hukumannya pada 26 Mei 2018 sesuai putusan pwrkara di tipikor Kupang.
Sebelumnya tersiar kabar di media massa bahwa Salmun Tabun telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dan putusan PK MA tersebut mengabulkan permohonan PK dan membatalkan putusan pengadilan Tipikor Kupang sehingga Salmun Tabun tak bersalah alias bebas dari hukuman.
Menanggapi ini Kajari Fachrizal melalui kasie pidsus Patrik Neonbani mengatakan pernyataan mengabulkan permohonan PK dan membatalkan putusan perkara pengadilan tipikor Kupang yang termuat dalam putusan PK itu bukan berarti yang bersangkutan tidak bersalah dan bebas, tapi penjelasan tersebut artinya permohonan PK yang diajukan dikabulkan secara formil untuk disidangkan dan membatalkan putusan pengadilan tipikor karena ada beberapa item dalam putusan  pengadilan tipikor, salah satunya soal kerugian negara yang berbeda sehingga dibatalkan.
Kata Patrik, kerugian negara dalam putusan pengadilan tipikor sebesar Rp 48 juta lebih yang terdiri dari beberapa item anggaran namun di petikan putusan PK ada beberapa item kerugian yang dipisahkan, tidak digabung sehingga jumlahnya Rp 37,5 juta lebih.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *