Kasus Lanscape Dibawa ke Bareskrim, Kalau BPKP Lambat Atau Tersangka Hanya Dua

oleh -3.4K views
Kota SoE,Fakta TTS-Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengancam akan membawa kasus dugaan korupsi dana pembangunan landscape dan jalan di kantor bupati TTS tahun 2013 bernilai Rp 3,4 miliar ke Badan reserse dan kriminal (Bareskrim) Markas besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jika penyelidikan kasus itu terhambat karena Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) lambat mengeluarkan hasil perhitungan kerugian negara yang tengah dilakukan. Ataupun jika kerugian negara sudah ditetapkan BPKP NTT namun penyidik Polres TTS hanya menetapkan dua orang tersangka maka itu juga akan menjadi alasan Araksi TTS melaporkan kasus itu ke Bareskrim.
Alfred Baun, ketua Araksi TTS kepada wartawan di SoE, Kamis. (30/8/2018) siang mengatakan BPKP NTT terkesan lambat menyelesaikan perhitungan kerugian negara padahal sudah dua kali lembaga auditor itu melakukan hal yang sama setelah penyelidikan kasus itu dimulai 3 tahun silam. “untuk perhitungan yang kedua kali ini sudah sekitar satu bulan setelah pemeriksaan selesai namun kok belum selesai juga. kita berharap BPKP tidak bermain dalam kasus yang jadi atensi besar publik TTS ini,”katanya.
Pemahaman Alfred, perhitungan kali kedua ini mestinya tidak memakan waktu seperti perhitungan sebelumnya karena data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan sudah dimiliki BPKP NTT pada perhitungan pertama.
Alfred mengaku telah mendengar informasi kalau diduga ada upaya pihak tertentu untuk bermain lewat perhitungan kerugian negara tersebut agar hasil yang nantinya dikeluarkan BPKP tidak menyatakan atau menghilangkan indikasi keterlibatan atau kesalahan pihak-pihak tertentu sehingga pihak-pihak tersebut lolos dari jeratan tersangka.
“kami dengar ada upaya untuk loloskan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus ini. caranya, lewat perhitungan kerugian negara ini, indikasi keterlibatan atau kesalahan mereka dihilangkan sehingga mereka tidak bisa jadi tersangka oleh penyidik,”duga Alfred.
Ia berharap informasi tersebut tidak benar karena diyakini BPKP tetap akan menjaga reputasi sebagai lembaga auditor independen dan terpercaya di republik ini.
Dari runutan proses pekerjaan landscape dan jalan tersebut kata Alfred persoalan proyek tersebut sudah muncul dari tahap pelelangan sehingga jika penyidik profesional maka kasus itu tidak hanya satu atau dua tersangka sebab indikasi kerugian negara yang muncul karena kurangnya volume pekerjaan itu melibatkan keterlibatan banyak pihak dari tahap pelelangan, penandatangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan hingga proses pencairan dana. “jadi sepertinya sudah terjadi konspirasi sejak awal untuk memenangkan Juarin ini. sampai akhirnya  pembayaran yang dilakukan pun melebihi volume pekerjaan yang dikerjakan. pengawasannya dimana?kalau seperti ini patut kita duga kalau ada konspirasi sejumlah pihak sehingga semua tahapan aman,”katanya.
Karena itu Alfred kembali menegaskan kalau tersangka dalam kasus itu tidak bisa hanya satu atau dua orang saja. “kami dengar tersangkanya nanti hanya dua saja, jika tersangka hanya dua (menyebut dua oknum dari unsur berbeda) maka kami akan bawa kasus ini ke Bareskrim dengan bukti yang kami pegang, karena ini sudah tidak benar lagi,”katanya. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *