Kebocoran Dana Pemda, Jaksa Tak Langsung Lidik, Kenapa?

oleh -1.4K views
Nelson Tahik,SH/Kasie Intel Kejari TTS
Kota SoE, Fakta TTS-Pihak Kejaksaan negeri (Kejari) Timor Tengah Selatan (TTS) melalui kepala seksi (kasie) intel, Nelson Tahik mengakui ada penyerahan data dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8 miliar untuk 41 kasus dari pemda TTS untuk diselesaikan oleh Kejari TTS.
Namun penyelesaian masalah tersebut kata Nelson tidak bisa langsung ditindaklanjuti dengan upaya penyelidikan (lidik) oleh Kejari. Kenapa?.

 
Kepada wartawan Senin (22/1/2018) di kantornya Nelson mengatakan pihaknya masih harus menelaah data tersebut untuk memastikan apakah persoalan tersebut masuk persoalan perdata atau pidana.
Menurut pemda itu kerugian negara karena itu temuan (BPK dan inspektorat) tapi kita harus pastikan dulu indikasinya pidana atau datun (perdata dan tata usaha negara), kita masih telaah datanya,”katanya.
Kata Nelson jika dalam telaah tersebut diperoleh kepastian perdata maka akan diserahkan ke bagian Datun Kejari TTS untuk diselesaikan dan penyelesainnya bisa lewat pengadilan atau yang diistilahkan dengan legitigasi atau non legitigasi atau penyelesaian diluar pengadilan artinya jaksa akan meminta pihak yang menjadi obyek masalah untuk mengembalikan dana yang diterima.
 
Namun tambah Nelson jika dalam telaah tersebut indikasinya lebih ke persoalan pidana maka akan diserahkan ke bagian pidana khusus (pidsus) untuk dilakukan penyelidikan.
 
Data tersebut kata Nelson diterima awal Januari 2018. Didalamnya ada nama penerima dan jumlah dana yang diterima.
Kata Nelson sesuai data itu ada pihak yang menerima ratusan juta rupiah. Namun ia menolak menyampaikan nama-nama pihak yang menerima dana.
 
Sebelumnya sekda TTS, Marten Selan mengatakan pihaknya melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) kabupaten TTS tengah berupaya untuk menarik kembali keuangan negara yang diduga diselewengkan oleh sejumlah pihak dalam pelaksanaan program pembangunan di kabupaten TTS dari tahun 2002 hingga 2016 tersebut.
“Lewat sidang MPTPTGR ini kita tuntut dana itu dikembalikan ke kas daerah,”katanya. 
 
Dikatakqn pada Desember 2017 kemarin MPTPTGR telah menggelar sidang perdana dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu dekat.
 
Dana Rp 25 miliar lebih yang dituntut pengembaliannya itu miliar itu kata sekda Marten Selan terakumulasi dari 174 kasus penyimpangan keuangan negara. Jumlah dana dalam setiap kasus bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten TTS, pemerintah kecamatan hingga desa.
 
Dalam sidang perdana kemarin kata Selan ada lima pelaku dari lima kasus yang sudah menyetor kembali dana tersebut. Total dana yang disetor kembali ke kas daerah mencapai Rp 1,5 miliar.
 
Dikatakan MPTPTGR hanya menuntut pengembalian dana untuk kasus yang besaran penyimpangannya dibawah Rp 40 juta semenatara yang diatas Rp 40 juta pihaknya telah meminta Kejari TTS untuk membantu menyelesaikannya secara hukum. Yang diminta untuk ditindaklanjuti Kejari TTS kata sekda Marten Selan mencapai Rp 8 miliar lebih untuk 41 kasus dan sisanya ada 93 kasus dengan total dana Rp 16 miliar lebih yang ditangani oleh MPTPTGR. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *