Jaksa Telusuri Simpanan Dana Diluar Kas Daerah TTS

oleh -1.7K views
Kota SoE,Fakta TTS-Persoalan penyimpanan dana oleh pemerintah daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan ((TTS) disejumlah bank yang bukan sebagai pemegang Rekening kas daerah masuk ranah hukum.
Kejaksaan negeri (Kejari) TTS diam-diam telah mengumpulkan sejumlah informasi dan data terkait  kebijakan Pemda TTS yang mendepositokan miliaran rupiah di BNI, BRI dan Bank Mandiri tersebut.
“Ada warga yang kasih info kepada kami beberapa bulan lalu, Data-data sementara kita kumpulkan. Kami telusuri secara hukum karena dari penempatan dana di luar kas umum daerah itu sepertinya ada indikasi penyimpangan keuangan,”kata Kepala Kejari (Kajari) TTS, Fachrizal,SH di  ruang kerjanya, Selasa (22/1/2019).
Kajari Fachrizal mengatakan sesuai LHP BPK RI tahun 2018 untuk pemeriksaan  tahun 2017 yang diperoleh bahwa ada persoalan pengelolaan kas daerah yang berindikasi korupsi.
Sistim perbendaharaan keuangan daerah dan Penempatan deposito dengan besaran tingkat suku bunga tertentu di sejumlah bank menjadi persoalan penting yang ditelusuri.
Dari copian LHP tahun anggaran 2017 yang diperoleh Fakta TTS, BPK menulis bahwa pengelolaan uang daerah belum menerapkan rekening tunggal atau Treasury Single Account (TSA) sehingga direkomendasikan kepada bupati TTS untuk ditindaklanjuti.
Terkait penempatan deposito BPK mengungkap pemkab TTS melalui bagian perbendaharaan BPKAD selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) selama tahun 2017 telah menempatkan dana kas daerah di delapan deposito pada Bank NTT, BRI, BNI dan Bank Mandiri dengan tingkat suku bunga yang diterima berbeda-beda yaitu berkisar antara 3,9 sampai dengan 7,75 persen.
“Kisaran suku bunga yang diperoleh selama periode TA 2017 adalah bervariasi antara 3,9 sampai dengan 7,75 persen dan tidak seragam meskipun penyimpanan deposito dilakukan pada satu bank yang sama dan bulan yang sama”, tulis BPK dalam copian LHP bertanggal 25 Juni 2018 tersebut.
Kajari Fachrizal berharap ada dukungan semua elemen masyarakat untuk langkah hukum tersebut dalam upaya membersihkan pelaksanaan pembangunan kabupaten TTS dari praktik korupsi.
“Kami harap dukungan masyarakat termasuk pers juga dalam upaya ini. Jika ada yang punya informasi atau data soal ini tolong sampaikan ke kami. Kedepan dengan pemerintahan yang baru yang begini tidak terjadi lagi, ini kalau mau bangun daerah. Dan apapun itu suka tidak suka kami akan masuk di dalam proses hukum soal ini,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *